(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai, terkait arah kerja, agenda strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam laporannya, Velix menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, KEPP OKP, serta pemerintah daerah di seluruh Tanah Papua. Menurutnya, berbagai gagasan dan terobosan pembangunan banyak lahir dari dialog langsung dengan para gubernur, bupati, dan wali kota.
“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi nyata dilakukan di lapangan,” ujar Velix.
Velix menegaskan bahwa Papua tidak semata-mata dipandang dari sisi ketertinggalan dan keterpencilan, melainkan sebagai wilayah strategis bagi masa depan Indonesia. Ia menyebut Papua memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, energi, pangan, serta posisi geopolitik dan geoekonomi Indonesia di kawasan Pasifik.
“Membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia—masa depan ekonomi, energi, pangan, dan masa depan Indonesia di kawasan Pasifik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Velix memaparkan sejumlah agenda prioritas KEPP OKP. Agenda pertama adalah penguatan program quick wins yang berbasis budaya dan partisipasi masyarakat Papua, yang disebut sebagai asta cita rasa Papua. Program ini menekankan pelibatan gereja dan komunitas lokal agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh jemaat dan kampung-kampung.
“Harapan kami, misalnya untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua, harus ada rasa Papuanya. Pelibatan gereja penting agar ekonomi jemaat dan ekonomi kampung bisa berputar, sekaligus menyentuh petani, nelayan, buruh, serta sistem logistik lokal,” jelasnya.
Agenda kedua difokuskan pada perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua, termasuk bantuan langsung tunai serta perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Universal health coverage harus benar-benar menyentuh orang asli Papua, terutama pendeta, penatua, nelayan, dan buruh yang selama ini masih terbatas aksesnya terhadap BPJS,” tambah Velix.
Selain perlindungan sosial, KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir dengan menetapkan satu produk unggulan di setiap kabupaten dan kota. Upaya ini diperkuat dengan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan ekonomi strategis dan industri.
Velix menyebut sejumlah wilayah yang diusulkan menjadi kawasan strategis baru, antara lain Biak sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik, Pegunungan Bintang, Merauke, dan Kaimana. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi di wilayah pesisir utara, tengah, hingga selatan Papua, termasuk melalui gagasan pembentukan free trade zone untuk mendukung investasi masa depan.
Menutup laporannya, Velix memaparkan peta jalan percepatan pembangunan Papua untuk lima tahun ke depan. Tahapan tersebut dimulai dengan pemantapan program quick wins dan MBG, dilanjutkan dengan penguatan investasi ekonomi lokal pada 2027 untuk menciptakan pendapatan asli daerah (PAD) dan pusat-pusat pertumbuhan baru. Pada 2028, fokus diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, sementara 2029 menjadi tahun konsolidasi menjelang agenda politik nasional.
“Ini adalah peta jalan yang kami siapkan agar percepatan pembangunan Papua berjalan terukur, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat Papua,” pungkasnya.
