(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menyiapkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi. Papua dinilai memiliki potensi sumber energi yang besar dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan daerah maupun nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, khususnya tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi penyediaan listrik di wilayah terpencil. Perkembangan teknologi dinilai telah membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat menjadi alternatif efektif bagi daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” katanya.
Selain energi terbarukan, Presiden juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati. Kebijakan ini menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Menurut Presiden Prabowo, kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Pengurangan impor tersebut dinilai dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang selanjutnya dapat dialihkan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kalau bisa potong Rp500 triliun. Itu berarti tiap kabupaten bisa punya kemungkinan satu triliun,” ujarnya.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Selanjutnya, dalam empat tahun ke depan, pemerintah menargetkan penghentian impor bensin secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua, memperkuat koordinasi dengan KEPP OKP, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala daerah juga diminta menyusun prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin semua bisa diselesaikan seketika, tetapi dengan prioritas yang jelas, kita akan sesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden.
