(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat perdana bersama jajaran Kementerian Perindustrian pada awal 2026 dengan fokus pembahasan program restarting bagi industri kecil yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan pemulihan sektor industri pascabencana akhir 2025 dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Menperin menyampaikan bahwa bencana alam di Sumatera dan Aceh tidak hanya berdampak pada masyarakat dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas industri, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), di Sumatera Utara terdapat 3.520 industri kecil, 115 industri menengah, dan 490 industri besar. Sementara di Sumatera Barat tercatat 3.464 industri kecil, 17 industri menengah, dan 78 industri besar, serta di Aceh terdapat 1.954 industri kecil, 7 industri menengah, dan 46 industri besar.
“Berdasarkan laporan hingga 30 Desember 2025, dampak terbesar pada sektor IKM terjadi di Aceh dengan 1.647 industri terdampak, disusul Sumatera Barat sebanyak 367 industri dan Sumatera Utara 52 industri. Dampak juga dirasakan sektor industri agro, ILMATE, serta industri kimia, farmasi, dan tekstil,” ujar Menperin di Jakarta, Jumat (2/1).
Menperin menjelaskan, gangguan industri pascabencana tidak semata akibat kerusakan fisik fasilitas produksi, melainkan lebih dipicu oleh terganggunya rantai pasok dan sistem logistik. Terputusnya akses jalan dan jembatan, kendala distribusi BBM, serta gangguan pasokan listrik dan air menyebabkan sejumlah industri menghentikan sementara produksi atau beroperasi di bawah kapasitas normal.
“Bagi industri manufaktur yang padat logistik dan menerapkan sistem *just in time*, gangguan pasokan bahan baku dalam waktu singkat saja dapat menghentikan lini produksi dan menimbulkan kehilangan output yang signifikan,” ungkapnya.
Dengan pendekatan kebijakan berbasis pangsa nilai tambah, dampak banjir di Sumatera dan Aceh diperkirakan menahan nilai tambah manufaktur nasional pada kisaran Rp11–15 triliun. Nilai tersebut bersifat sementara dan bukan mencerminkan kerusakan permanen terhadap kapasitas industri nasional. Namun dalam jangka pendek, tekanan paling besar dirasakan subsektor yang bergantung pada kelancaran distribusi regional, seperti agroindustri, makanan dan minuman, kimia dasar, serta industri berbasis komoditas.
Menperin menekankan bahwa dampak tersebut tidak sepenuhnya sebanding dengan skala industri di wilayah terdampak, mengingat peran strategis Sumatera sebagai simpul logistik dan pemasok input antara bagi kawasan industri di wilayah lain, termasuk Pulau Jawa. Gangguan di satu wilayah dapat memicu efek berantai terhadap output manufaktur nasional.
“Ketahanan industri nasional tidak hanya ditentukan oleh lokasi pabrik, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur, sistem logistik, dan jaringan distribusi antardaerah. Bencana harus dipahami sebagai supply-side shock yang dampaknya cepat menyebar dan perlu ditangani secara terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula tahapan pemulihan industri kecil pascabencana. Pada 2025, fokus diarahkan pada koordinasi, pendataan industri terdampak, serta pemetaan kebutuhan pemulihan sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran, dengan progres awal sekitar 20 persen.
Memasuki 2026, program restarting akan dilanjutkan melalui pemetaan lanjutan, penetapan penerima bantuan, penyaluran mesin dan peralatan, serta pemulihan proses produksi. Pendampingan teknis dilakukan melalui penguatan kewirausahaan daerah terdampak serta sinergi lintas kementerian dan lembaga, antara lain melalui Inpres Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, RAN Pascabencana, dan Klinik UMKM Bangkit.
Bentuk intervensi meliputi bantuan mesin dan peralatan sederhana, penyediaan starter kit usaha termasuk bahan baku, pengembangan produk kebutuhan dasar dan fast moving, pendampingan teknis, serta fasilitasi kemitraan untuk memperluas akses pasar.
“Melalui program restartingres ini, kami berharap pemulihan industri kecil tidak hanya mengembalikan kapasitas produksi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keberlanjutan usaha agar lebih siap menghadapi risiko ke depan,” pungkas Menperin.
