(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia di tengah dinamika global melalui diplomasi ekonomi yang aktif dan terukur. Langkah ini diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia.
Dalam dialog bersama media di Jakarta, Jumat (26/12), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hubungan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan kemajuan signifikan. Seluruh sektor strategis dibahas, termasuk penguatan akses terhadap critical minerals.
“Terkait pembahasan dengan Amerika Serikat, semua sektor dibicarakan, termasuk akses critical mineral. Pembahasan sudah dilakukan dengan badan ekspor Amerika Serikat, dan sejumlah perusahaan AS juga telah menjalin komunikasi dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Pemerintah memfasilitasi akses tersebut,” ujar Menko Airlangga.
Indonesia dan United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati seluruh substansi utama dan teknis dalam dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART) pada pertemuan di Washington D.C., dengan prinsip keseimbangan kepentingan kedua negara. Melalui kesepakatan ini, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif bagi sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti crude palm oil (CPO), kopi, teh, kakao, serta berbagai produk manufaktur padat karya. Kebijakan tersebut diharapkan menjaga daya saing produk Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha nasional.
Selain aspek tarif, kerja sama Indonesia–AS juga mencakup penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk di bidang critical minerals. Menko Airlangga menegaskan bahwa kemitraan di sektor ini bukan hal baru, mengingat perusahaan Amerika Serikat telah lama berinvestasi di industri pertambangan Indonesia, termasuk Freeport yang beroperasi sejak 1967, serta kehadiran sejumlah perusahaan multinasional lainnya.
Saat ini, dokumen ART telah memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan perjanjian tersebut oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Amerika Serikat dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026.
Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor melalui kerja sama dengan mitra non-tradisional. Salah satu langkah strategis yang telah diwujudkan adalah penandatanganan Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025. Perjanjian ini membuka akses pasar ke kawasan Eurasia—meliputi Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Belarus, dan Armenia—dengan total populasi hampir 180 juta jiwa dan nilai PDB mencapai USD2,56 triliun. Lebih dari 95 persen nilai perdagangan dalam perjanjian ini memperoleh preferensi tarif, dengan rata-rata bea masuk mendekati nol persen.
Melalui I-EAEU FTA, Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor komoditas unggulan seperti CPO dan turunannya, alas kaki, kopi, kakao, tekstil, produk perikanan, serta jasa berbasis digital dan ekonomi kreatif. Selain memperluas pasar, perjanjian ini juga diproyeksikan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2,36 persen dan memperkuat daya saing produk bernilai tambah.
Untuk mempercepat implementasi perjanjian dagang, pemerintah mendorong pembentukan business council dan penyelenggaraan business forum dengan negara mitra, termasuk kawasan Eurasia dan Uni Eropa. Langkah ini ditujukan untuk mempertemukan pelaku usaha secara langsung dan mempercepat realisasi kerja sama tanpa menunggu selesainya proses ratifikasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi domestik dan perluasan akses pasar global. Dengan memperluas jaringan perjanjian perdagangan internasional, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekspor, membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha termasuk UMKM, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri sekaligus membuka pasar luar negeri. Dengan bea masuk yang rata-rata sudah nol persen, terbuka peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia, termasuk UMKM, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” pungkas Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut turut hadir antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Agama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Ketua Umum HIPPINDO Budiharjo Iduansjah, serta Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.
