(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra akan secara resmi membuka Posko Induk di Banda Aceh. Penetapan Banda Aceh sebagai lokasi posko utama didasarkan pada kondisi Aceh sebagai wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana, selain Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pembentukan Satgas Nasional ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, dengan Wakil Ketua Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Seiring dengan rencana pembukaan Posko Induk, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin rapat perdana Satgas Nasional secara hybrid pada Kamis (8/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan pihaknya telah melakukan standby force serta pendampingan intensif di wilayah Sumatra sejak masa tanggap darurat. Ia menyampaikan bahwa keberadaan Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Safrizal yang telah ditugaskan Menteri Dalam Negeri untuk mendampingi penanganan bencana di Aceh dan Sumatra Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini menambahkan, posko induk juga akan berfungsi sebagai pusat komunikasi publik. “Selain penanganan fisik, posko ini diharapkan menjadi kanal utama penyampaian informasi kepada masyarakat terkait progres kerja pemerintah, dengan melibatkan secara aktif media nasional dan lokal, serta optimalisasi pemanfaatan media sosial,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak bencana yang mencakup tiga provinsi. Dengan kewenangan koordinasi pusat dan daerah yang dimiliki Mendagri, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Pemerintah menegaskan Satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi warga terdampak yang masih berada di pengungsian, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi, agar masyarakat dapat segera kembali ke tempat tinggal masing-masing.
