(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya sebagai negara yang aktif menjaga ruang digital agar tetap aman, beretika, dan bertanggung jawab.
Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok, aplikasi chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI). Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi Grok untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.
Langkah tegas ini dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa praktik pembuatan konten deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta martabat warga negara.
“Dalam rangka melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari bahaya konten pornografi palsu yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah memutuskan melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Meutya menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum. Pemerintah memandang penyalahgunaan AI untuk menciptakan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Selain memutus akses Grok, Kemkomdigi juga meminta pihak X sebagai pengelola platform untuk segera memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik tersebut.
Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat maupun memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.
Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai langkah pemerintah sudah tepat dan patut diapresiasi. Menurutnya, Indonesia justru dapat menjadi pelopor dalam memastikan keamanan platform digital di tingkat global.
Ia menegaskan bahwa apabila suatu platform terbukti menimbulkan ancaman serius, khususnya bagi perempuan dan anak melalui eksploitasi pornografi digital, maka pemblokiran merupakan langkah yang wajar. “Jika ancamannya sudah nyata dan tidak ada tindakan tegas, siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan mental dan moral yang ditimbulkan?” ujar Alfons saat dihubungi, Minggu (11/1/2026).
Alfons juga menyoroti bahwa penyedia platform digital tidak bisa semata-mata mengejar keuntungan bisnis tanpa memperhatikan nilai moral, etika, dan hukum yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. “Nilai moral setiap negara berbeda. Apa yang dianggap biasa di satu negara belum tentu dapat diterima di Indonesia. Platform global tidak bisa menerapkan satu standar untuk seluruh dunia,” tegasnya.
Ia menambahkan, dibandingkan Grok, sejumlah platform AI lain telah menerapkan sistem pengamanan yang lebih ketat terhadap konten sensitif, sehingga tidak mudah disalahgunakan hanya melalui perintah sederhana.
Pemutusan akses Grok—chatbot milik xAI yang dikembangkan oleh Elon Musk—menandai babak baru pengawasan teknologi kecerdasan artifisial di Indonesia. Kebijakan ini menegaskan bahwa inovasi teknologi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.
