(Vibizmedia – Nasional) Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga diposisikan sebagai langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan terobosan berani yang lahir dari kebutuhan untuk mengambil langkah di luar pola konvensional.
“Kita harus berani berpikir out of the box untuk memutus rantai kemiskinan. Kita tidak bisa terus menunggu. Karena itulah pemerintah memberanikan diri mewujudkan Sekolah Rakyat ini,” ujar Prasetyo usai mendampingi Presiden dalam Peresmian 166 Sekolah Rakyat yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Sejak mulai beroperasi secara bertahap pada Juli 2025, 166 Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 15.954 siswa dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam Data Sosial Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang berada pada kondisi ekonomi paling rentan. Saat ini sudah ada sekitar 15 ribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang mengikuti pembelajaran,” jelasnya.
Ke depan, pemerintah menargetkan pengoperasian hingga 500 Sekolah Rakyat pada 2029, dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa di setiap sekolah. Pada tahun ini saja, pembangunan direncanakan berlangsung di 104 titik Sekolah Rakyat yang dirancang dengan konsep ideal.
“Kami mohon doa restu agar proses pembangunan berjalan lancar sehingga semakin banyak anak-anak yang dapat mengakses pendidikan,” kata Prasetyo.
Selain membangun Sekolah Rakyat, pemerintah juga menjalankan berbagai inisiatif pendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari renovasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, hingga penyediaan interactive flat panel (IFP) guna mendukung pembelajaran berbasis digital.
“Inilah esensi bernegara, yakni memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, khususnya dalam mengakses pendidikan. Ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan menjadi kunci utama menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mensesneg.
