(Vibizmedia – Economy) Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir melemah dan mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026), dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Gubernur BI Perry Warjiyo.
Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa fokus utama rapat adalah memastikan langkah kebijakan yang tepat dan terkoordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar. Pemerintah akan membenahi sisi fiskal dan perekonomian nasional, sementara Bank Indonesia menyiapkan langkah-langkah stabilisasi moneter. “Kami lakukan sinkronisasi kebijakan. Pemerintah fokus pada fiskal dan ekonomi, sedangkan BI memastikan stabilitas nilai tukar,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan berasal dari ketegangan geopolitik, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta pergeseran aliran modal dari negara berkembang ke negara maju.
Hingga 19 Januari 2026, tercatat terjadi arus keluar modal (net outflow) sebesar USD1,6 miliar. Meski demikian, BI menegaskan cadangan devisa masih memadai untuk mendukung stabilisasi rupiah.
Di sisi lain, Founder Bennix Investor Group Benny Batara Tumpal Hutabarat menilai pelemahan rupiah tidak lepas dari tekanan struktural dan kurangnya sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen mensyaratkan koordinasi kuat antara BI dan Kementerian Keuangan.
Benny mengemukakan dua skenario kebijakan. Pertama, penurunan BI rate di bawah 4 persen dan suku bunga dasar kredit (SBDK) di bawah 8 persen untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Dalam skenario ini, depresiasi rupiah dinilai masih dapat ditoleransi sepanjang inflasi tetap terkendali. Ia mencontohkan Vietnam yang berani membiarkan mata uangnya melemah demi mendorong ekspor.
Skenario kedua adalah penurunan suku bunga secara agresif hingga 200 basis poin agar penyaluran kredit tumbuh signifikan dan investasi meningkat. Meski berisiko pada pelemahan rupiah dan inflasi jangka pendek, Benny menilai langkah tersebut layak ditempuh jika Indonesia ingin bertransformasi menjadi negara berbasis ekspor.
Menurutnya, dengan penguatan swasembada pangan dan energi, serta keberanian mengambil kebijakan terukur, Indonesia berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan.
