(Vibizmedia – Jakarta) Industri alas kaki sebagai salah satu pilar utama sektor padat karya nasional memegang peran strategis dalam menopang perekonomian serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada kuartal III tahun 2025, sektor ini berkontribusi sebesar 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan. Dari sisi ketenagakerjaan, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja per Februari 2025, sehingga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa di tengah dinamika dan ketidakpastian global, industri alas kaki nasional menunjukkan tingkat ketahanan yang kuat. Pada tahun 2024, nilai ekspor industri alas kaki tumbuh signifikan sebesar 13,13 persen dan mencapai USD7,28 miliar. Capaian tersebut mencerminkan daya saing industri yang tetap terjaga di pasar global. Hal itu disampaikan Menko Airlangga secara virtual dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Rabu (21/01).
Kepercayaan investor terhadap sektor ini juga terus meningkat. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2024 tercatat sebesar USD859 juta, dan hingga Semester I tahun 2025 telah mencapai USD803 juta. Tingginya minat investasi tersebut sejalan dengan tingkat utilisasi industri yang konsisten berada di atas 80 persen, mencerminkan kapasitas produksi yang optimal serta prospek usaha yang positif.
Meski demikian, Menko Airlangga mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap berbagai tantangan global, termasuk kebijakan tarif resiprokal sebesar 19 persen di pasar Amerika Serikat. Pemerintah berharap implementasi Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat membuka dan memperluas akses pasar. “Pada tahun ini kita persiapkan agar implementasi IEU-CEPA dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.
Untuk menjaga resiliensi industri alas kaki, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan, antara lain penguatan pasar dalam negeri melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2025 terkait pengaturan impor barang konsumsi, pemberian stimulus fiskal bagi tenaga kerja melalui kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah berdasarkan PMK Nomor 10 Tahun 2025, penyediaan Kredit Investasi Padat Karya melalui Permenko Nomor 4 Tahun 2025, serta fasilitasi ekspor melalui optimalisasi kawasan berikat dan penyederhanaan prosedur ekspor.
Pemerintah juga berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui sinergi erat dengan APRISINDO. Upaya tersebut mencakup reformasi regulasi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, simplifikasi perizinan dan standarisasi biaya K3 berbasis risiko, optimalisasi sistem logistik dan percepatan pasokan bahan baku, akselerasi penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan diplomasi perdagangan untuk merespons tantangan tarif global.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menilai Munas XI APRISINDO menjadi momentum penting untuk menetapkan arah kebijakan organisasi yang adaptif dan visioner dalam mengawal transformasi ekonomi dan penerapan standar keberlanjutan. Dengan kolaborasi yang solid antara Pemerintah dan dunia usaha, industri alas kaki Indonesia diyakini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tampil sebagai pemain utama di pasar global.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas kontribusi APRISINDO selama 37 tahun sebagai mitra strategis Pemerintah dalam memajukan industri alas kaki nasional. Ia berharap Munas XI APRISINDO dapat menghasilkan keputusan strategis yang mendorong kemajuan industri alas kaki sekaligus memperkuat perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
