(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah terus mempercepat upaya dekarbonisasi sektor transportasi nasional sebagai bagian dari komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Sub sektor transportasi ditargetkan berkontribusi sebesar 5 persen terhadap penurunan emisi GRK sektor energi nasional pada tahun 2030.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) menyelenggarakan Town Hall Meeting: Dekarbonisasi Transportasi Indonesia di Jakarta, Senin (26/1/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menjaring masukan para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang tengah disusun Kementerian Perhubungan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan teknokratik dan komprehensif, mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh subsektor transportasi, mulai dari transportasi darat, kereta api, laut, hingga udara.
“Saat ini, peta jalan dekarbonisasi untuk subsektor transportasi darat dan perkeretaapian telah memasuki tahap finalisasi,” ujar AHY.
Selain itu, Kemenko Infra mendorong penguatan dekarbonisasi transportasi udara melalui pembentukan Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Berbagai langkah percepatan implementasi serta pengembangan industri SAF nasional telah mulai dijalankan oleh masing-masing bidang kerja dalam tim nasional tersebut.
Melalui Town Hall Meeting ini, Kemenko Infra membuka ruang dialog dan konsultasi interaktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta organisasi penelitian dan asosiasi. Forum ini juga menjadi sarana diseminasi arah kebijakan transportasi berkelanjutan nasional, sekaligus inisiasi proyek-proyek hijau sektor transportasi yang berpotensi memperoleh dukungan insentif fiskal, nonfiskal, dan pembiayaan hijau (green financing).
Hadir dalam pertemuan kali ini, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, serta sejumlah BUMN, BUMD, dan pelaku sektor swasta.
