(Vibizmedia-Nasional) Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis sore, 29 Januari 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu difokuskan pada perkembangan sejumlah program perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah.
“Presiden Prabowo menerima Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kediaman pribadi Hambalang, 29 Januari 2026. Dalam pertemuan lebih dari satu jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi. Proyek ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menambah pasokan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan terkait rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan. Kawasan tersebut dirancang berada dekat dengan fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta akses jalan utama.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di berbagai sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan rumah bersubsidi melalui pemangkasan berbagai bentuk perizinan dan biaya administrasi.
“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah penyediaan rumah layak bersubsidi yang disertai pemangkasan perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” pungkas Seskab Teddy.
Langkah tersebut menegaskan orientasi pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak hanya merancang kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga turun langsung mengawal pelaksanaan di lapangan agar manfaat program perumahan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
