(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa konsistensi satu arah komunikasi pemerintah merupakan kunci utama dalam membangun dan menjaga reputasi negara di ruang publik.
Penegasan tersebut disampaikan Menkomdigi saat membuka Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk *“GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri”* di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Meutya menyampaikan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami dan merasakannya.
“Komunikasi publik adalah bagian dari kepemimpinan negara. Program yang baik adalah program yang dipahami oleh masyarakat,” ujar Meutya.
Ia menekankan bahwa reputasi negara dibentuk melalui konsistensi suara pemerintah di ruang publik, yang sangat bergantung pada peran strategis biro humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Kerja kehumasan menentukan apakah program berjalan efektif dan bagaimana reputasi negara terbentuk di mata publik,” tegasnya.
Menkomdigi juga mengingatkan bahwa arah utama komunikasi nasional harus berpijak pada arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk visi Asta-Cita dan kebijakan strategis pemerintah.
“Pernyataan dan arahan Presiden merupakan jangkar komunikasi nasional yang tidak bisa ditawar, karena mandat beliau berasal dari rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, Meutya menegaskan bahwa konsep satu narasi tidak berarti menyeragamkan pesan. Setiap kementerian dan lembaga tetap dapat menyampaikan perspektif sektoral masing-masing selama tetap berada dalam satu arah kebijakan nasional.
“Satu narasi bukan berarti kaku dan seragam. Pemerintah boleh beragam, tetapi harus kompak dan sejalan,” katanya.
Dalam menghadapi tantangan era digital, Menkomdigi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan dalam komunikasi publik guna mencegah misinformasi dan disinformasi.
“Tidak ada lagi pilihan antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Keterlambatan membuka ruang bagi misinformasi,” tegas Meutya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antarlembaga dalam membangun narasi bersama dan berbagi informasi lintas sektor.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa satu narasi berarti bergerak ke arah yang sama, bukan menyampaikan pesan dengan kalimat dan gaya yang identik.
“Reputasi pemerintah dibangun secara kolektif. Satu pesan yang tidak terkoordinasi dapat berdampak besar pada persepsi publik,” ujarnya.
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri atas kepala biro humas dan pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Forum ini menghadirkan narasumber Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.
Keduanya membahas strategi humas pemerintah dalam menghadapi perang narasi dan disrupsi digital, serta transformasi peran humas dari sekadar pembuat rilis menjadi manajer reputasi berbasis data.
Forum ini menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik dan membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
