(Vibizmedia – Jakarta) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketahanan sektor jasa keuangan (SJK) agar tetap resilien dan mampu berkontribusi secara lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk tahun 2026, OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas, yaitu penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem SJK yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (5/2/2026). Friderica menilai, kondisi fundamental perekonomian nasional serta kinerja sektor jasa keuangan saat ini berada pada level yang sangat solid.
“Kondisi fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan yang kuat menjadi modal penting bagi keberlanjutan pertumbuhan ke depan. Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas berbagai program prioritas pemerintah,” ujar Friderica.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun, pimpinan kementerian dan lembaga, jajaran anggota Dewan Komisioner OJK, serta pimpinan industri jasa keuangan.
Friderica menambahkan, Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan resiliensi ekonomi dengan pertumbuhan mencapai 5,5 persen pada 2026. Sejalan dengan itu, OJK memproyeksikan kinerja sektor jasa keuangan akan tetap solid dan tumbuh secara berkelanjutan, meskipun dinamika global pada 2025 diwarnai oleh meningkatnya multipolarisme kebijakan.
“Di tengah tantangan global, fondasi perekonomian dan sektor jasa keuangan nasional tetap kuat dan menjadi modalitas penting bagi kesinambungan pembangunan,” katanya.
Dari sisi kinerja, OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 berada di kisaran 10–12 persen, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7–9 persen. Aset asuransi diperkirakan tumbuh 5–7 persen, aset dana pensiun meningkat 10–12 persen, dan aset penjaminan naik 14–16 persen. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 6–8 persen.
Di sektor pasar modal, OJK menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp250 triliun sepanjang 2026. Selain itu, permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring diperkirakan menembus 200 juta permintaan, dengan nilai transaksi melalui agregator mencapai Rp27 triliun.
Sektor jasa keuangan nasional juga terus menunjukkan peran strategis sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Hingga akhir 2025, total pembiayaan yang disalurkan industri jasa keuangan tercatat mencapai **Rp9.540 triliun**, mencerminkan kondisi permodalan domestik yang kuat dan sehat untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Friderica turut mengapresiasi sinergi yang terjalin antara OJK dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi tersebut dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian global.
“Kolaborasi yang kuat antara OJK, KSSK, dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian stabilitas dan kinerja sektor jasa keuangan,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi berbagai rencana kebijakan OJK yang mendukung program prioritas pemerintah, antara lain pengembangan koperasi desa Merah Putih, penyediaan fasilitas likuiditas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta penguatan literasi dan kesejahteraan keuangan masyarakat.
“Kami meyakini bahwa dengan reformasi yang terus dilakukan, masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan,” kata Airlangga.
Airlangga juga optimistis, melalui sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, serta industri jasa keuangan, Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat kepercayaan masyarakat dan pasar, serta menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat.
