Pemerintah Rampungkan 4.401 Hunian Sementara di Aceh

0
60
Kasatgaswil Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA (dua dari kiri). Foto: Kemendagri

(Vibizmedia – Aceh) Kasatgaswil Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa pemerintah bersama para pemangku kepentingan telah merampungkan pembangunan 4.401 unit hunian sementara (huntara) di seluruh wilayah Aceh. Ribuan huntara tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah huntara terbanyak, yakni 1.015 unit, disusul Aceh Tamiang sebanyak 1.000 unit, Gayo Lues 530 unit, Aceh Timur 529 unit, dan Bener Meriah 455 unit. Selanjutnya, Pidie Jaya tercatat 410 unit, Aceh Tengah 300 unit, Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kota Langsa 30 unit, serta Kabupaten Pidie 12 unit.

Safrizal menjelaskan, pembangunan huntara yang telah selesai tersebut setara dengan sekitar 26 persen dari total kebutuhan sebanyak 15.956 unit yang sedang dan akan terus dibangun. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) berkomitmen untuk terus mengawal dan mempercepat proses pembangunan hingga seluruh target terpenuhi.
“Kita kebut dan terus percepat agar seluruh target pembangunan dapat segera tercapai,” ujar Safrizal dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

Seiring percepatan pembangunan huntara pasca pembentukan Satgaswil Aceh yang dipimpin Safrizal—yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri—jumlah pengungsi yang masih menempati tenda-tenda darurat terus mengalami penurunan.

“Dampak dari semakin banyak huntara yang selesai dibangun adalah berkurangnya jumlah pengungsi,” jelas Safrizal. Berdasarkan laporan Posko Transisi, saat ini tercatat 74.120 jiwa atau 19.019 kepala keluarga yang masih tersebar di 986 titik pengungsian pada 10 kabupaten/kota di Aceh.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Safrizal menyebutkan bahwa aktivitas masyarakat mulai kembali bergerak. Sebanyak 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali beroperasi, membantu menggerakkan roda perekonomian. Selain itu, 641 rumah ibadah juga telah kembali difungsikan, menandai pemulihan kehidupan sosial dan keagamaan warga.

Pada sektor pembersihan lumpur, Kementerian PUPR mencatat dari 235 lokasi sasaran di Aceh, sebanyak 129 lokasi telah selesai ditangani, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses. Pembersihan ini menjadi fondasi penting bagi pemulihan permukiman, fasilitas umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk Kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang kini telah siap digunakan kembali.

Di bidang kesehatan, Safrizal memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak tetap berfungsi. Tercatat 146 fasilitas kesehatan terdampak bencana namun tetap operasional. Dua puskesmas, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara, sementara menjalankan layanan di luar gedung.

Sektor pendidikan juga terdampak dengan 1.204 fasilitas pendidikan, namun proses belajar mengajar terus diupayakan tetap berjalan. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi terus digenjot. Hingga kini, 614 sumur bor telah selesai dibangun, satu unit masih dalam proses, dan empat unit dalam tahap persiapan.

Untuk fasilitas MCK, sebanyak 46 unit telah rampung, sementara 26 unit lainnya masih dalam tahap pengerjaan, guna menjaga kesehatan lingkungan masyarakat terdampak.

“Semoga seluruh proses ini dimudahkan. Insya Allah, menjelang Ramadan progresnya akan terus meningkat secara signifikan,” pungkas Safrizal.