(Vibizmedia -Jakarta) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Provinsi Jawa Timur 1 sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan akses pendidikan berkualitas.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia menilai ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Menteri Dody dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
Pembangunan permanen Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 1 dilakukan di lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Tuban, Sampang, Jombang, serta Kota Surabaya. Proyek ini didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan nilai total sekitar Rp1,165 triliun termasuk PPN, dan dikerjakan oleh konsorsium Waskita–CAG KSO.
Sekolah Rakyat tersebut dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan fasilitas belajar dan hunian. Sarana yang dibangun mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama siswa putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin, ruang terbuka hijau, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kontrak pembangunan telah diteken pada 28 November 2025 dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026, sehingga proses belajar mengajar dapat dimulai pada tahun ajaran 2026–2027.
Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II mencakup 104 lokasi di 32 provinsi serta 102 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan mampu menampung sekitar 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar, terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.
Melalui program ini, pemerintah berharap akses pendidikan bermutu bagi masyarakat kurang mampu semakin luas, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
