(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di Kabupaten Nias Utara, yang hingga kini masih berstatus daerah tertinggal di Provinsi Sumatra Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menerima audiensi Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu di Kantor Kementerian Desa dan PDT, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Dalam pertemuan itu, Amizaro memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerahnya, mulai dari keterbatasan akses jalan dan infrastruktur dasar, wilayah blank spot, hingga desa-desa yang belum teraliri listrik. Ia berharap adanya afirmasi khusus melalui program Kemendes PDT untuk mempercepat pembangunan di Nias Utara.
Menanggapi hal tersebut, Yandri menyatakan kesiapan kementeriannya untuk terlibat aktif mengatasi berbagai persoalan tersebut. Ia memastikan program-program Kemendes PDT akan diarahkan langsung menyasar desa-desa di Nias Utara.
Menurutnya, percepatan pembangunan desa menjadi kunci untuk mengangkat status daerah tertinggal. Karena itu, intervensi akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Selain infrastruktur, Yandri juga mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah, khususnya kelapa, sebagai penggerak ekonomi lokal. Potensi kelapa dinilai dapat dikembangkan melalui industri pengolahan maupun orientasi ekspor guna meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan rencana untuk meninjau langsung kondisi di Nias Utara guna memastikan efektivitas pelaksanaan program kementerian di lapangan.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, serta Kepala BPI Mulyadin Malik.
Melalui langkah afirmatif tersebut, Kemendes PDT berharap percepatan pembangunan desa di Nias Utara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong daerah itu segera keluar dari status tertinggal.
