(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perdagangan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Langkah ini ditempuh guna menjaga keberlanjutan aktivitas perdagangan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendag dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi tersebut, Rabu (11/2), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Menurut Mendag, sarana perdagangan—khususnya pasar rakyat—menunjukkan pemulihan yang positif. Dari 166 pasar rakyat dan 4.952 pedagang yang terdampak, sekitar 90 persen atau 149 pasar telah kembali beroperasi. Sisanya masih dalam tahap percepatan pemulihan, dengan mayoritas berada di Aceh.
Kemendag juga bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan pembersihan pasar, termasuk aksi bersih Pasar Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Desember 2025–1 Januari 2026. Selain itu, Kemendag menyalurkan 100 unit tenda sebagai sarana sementara bagi pedagang agar dapat kembali berjualan.
Untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, Kemendag berkoordinasi dengan ID FOOD, BULOG, serta pelaku usaha guna memastikan distribusi barang kebutuhan pokok tetap lancar di pasar-pasar terdampak di Aceh dan Sumatra Utara.
Di sektor ritel modern, berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dari 274 gerai toko swalayan yang terdampak di Aceh dan Sumatra Utara, sebanyak 259 gerai atau sekitar 95 persen telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan beroperasi paling lambat akhir Februari 2026.
Dari sisi harga, perkembangan barang kebutuhan pokok relatif stabil pascabencana. Indeks Perkembangan Harga (IPH) Januari–Februari 2026 menunjukkan tren penurunan dibandingkan Desember 2025, seiring normalnya aktivitas logistik.
Kinerja Ekspor Tetap Tangguh
Mendag juga menyampaikan bahwa kinerja ekspor di wilayah terdampak tetap menunjukkan ketahanan. Di Aceh, nilai ekspor November 2025 tercatat USD 58,28 juta atau tumbuh 20,16 persen (month-to-month/MoM) dibanding Oktober 2025. Pada Desember 2025, ekspor kembali meningkat menjadi USD 59,69 juta atau naik 2,42 persen (MoM), menandakan pemulihan yang relatif cepat meski distribusi sempat terganggu.
Sumatra Barat mencatatkan pertumbuhan ekspor signifikan sepanjang 2025, dari USD 2,18 miliar pada 2024 menjadi USD 2,78 miliar pada 2025 atau naik 27,64 persen (year-on-year/YoY). Meski sempat tertekan pada November 2025 akibat bencana (-52,56 persen), ekspor melonjak tajam pada Desember 2025 dengan pertumbuhan 174,15 persen.
Sementara itu, Sumatra Utara membukukan kenaikan ekspor dari USD 10,66 miliar pada 2024 menjadi USD 12,56 miliar pada 2025 atau tumbuh 17,84 persen (YoY). Setelah sempat turun 25,98 persen pada November 2025 akibat gangguan logistik dan produksi, ekspor kembali pulih pada Desember 2025 dengan pertumbuhan 18,89 persen.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengapresiasi kolaborasi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam percepatan pemulihan. Ia menyampaikan arahan Presiden RI agar kementerian dan lembaga memastikan kelancaran distribusi serta stabilitas harga, khususnya menjelang Ramadan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan terjangkau.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menambahkan, penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan sesuai Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur, penyediaan hunian sementara, serta normalisasi layanan dasar dan aktivitas ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, lebih dari dua bulan pascabencana, pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan. Sekitar 71 persen wilayah terdampak telah kembali normal, sementara sisanya mendekati normal dan masih memerlukan perhatian lanjutan. Ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan sinergi agar pemulihan dapat tuntas secara menyeluruh.
