(Vibizmedia – Aceh) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh pascabanjir dan longsor melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam satu komando nasional. Upaya ini dilakukan agar pemulihan infrastruktur sekaligus kebangkitan ekonomi masyarakat berlangsung serentak, terukur, dan memberikan dampak nyata.
Kepala Satuan Tugas Wilayah Aceh Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Safrizal ZA, menyampaikan dalam simposium yang diselenggarakan Diaspora Global Aceh bahwa Satgas PRR yang dibentuk Presiden RI pada Januari 2026 langsung bergerak menangani 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh.
Menurut Safrizal, Satgas PRR Nasional dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan melibatkan 26 menteri dan pimpinan lembaga. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan memastikan setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi. “Jika ada hambatan di daerah, Kasatgaswil Aceh langsung turun. Bila belum terselesaikan, Kepala Satgas Nasional segera berkoordinasi dengan menteri terkait untuk solusi cepat. Mekanismenya berjenjang dan akseleratif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).
Ia menilai respons pemerintah kali ini jauh lebih cepat dibanding pengalaman sebelumnya. Sebagai perbandingan, pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascatsunami 2004 baru berjalan efektif beberapa bulan setelah bencana. “Sekarang Satgas PRR terbentuk kurang dari satu bulan melalui Keputusan Presiden. Ini menunjukkan respons negara semakin sigap dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sejak akhir Januari 2026, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menetapkan status transisi dari fase tanggap darurat menuju tahap pemulihan. Prioritas utama meliputi perbaikan konektivitas, rehabilitasi infrastruktur dasar, serta percepatan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memberi perhatian besar pada pemulihan ekonomi lokal. Safrizal menyebut berbagai program pemberdayaan diperkuat, seperti skema cash for work, program padat karya, dan dukungan bagi pelaku UMKM. “Skema cash for work penting agar masyarakat tetap memiliki penghasilan sambil terlibat langsung dalam proses pemulihan. Dengan demikian, roda ekonomi tetap bergerak dan daya beli terjaga,” jelasnya.
Pendekatan ini dinilai strategis karena pemulihan infrastruktur tanpa diikuti pemulihan ekonomi berpotensi memperpanjang kerentanan sosial. Oleh sebab itu, Satgas PRR memastikan kedua aspek tersebut berjalan secara paralel.
Simposium yang digelar Diaspora Global Aceh menjadi wadah konsolidasi gagasan dari diaspora, akademisi, dan praktisi pembangunan. Berbagai rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan penyusunan rencana induk serta rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.
Safrizal menegaskan keberhasilan pemulihan Aceh tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi masyarakat serta dukungan jejaring diaspora. “Kita ingin kebangkitan Aceh pascabencana bukan sekadar memulihkan kondisi, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dan ekonomi masyarakat ke depan,” ujarnya.
Melalui koordinasi Satgas nasional dan wilayah, pemerintah optimistis proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak segera bangkit dan kembali produktif.
