(Vibizmedia – Jakarta) Pemulihan layanan kelistrikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan perkembangan signifikan. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera mencatat sebagian besar gardu telah kembali beroperasi, beban listrik meningkat pesat, dan jumlah pelanggan terdampak terus menurun seiring percepatan penanganan di lapangan.
Koordinator PIC K/L dan Pemda Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, menyampaikan pembaruan ini usai rapat harian di Posko Satgas Nasional, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia menekankan bahwa rapat rutin bertujuan memastikan pembaruan data lintas sektor berjalan cepat, khususnya pada layanan dasar seperti listrik, jalan, kesehatan, dan komunikasi. “Beberapa gardu yang sebelumnya padam kini sudah kembali menyala. Beban listrik meningkat, dan jumlah pelanggan yang kembali terlayani bertambah. Ini menandakan pemulihan berjalan ke arah positif,” ujarnya.
Berdasarkan catatan Satgas PRR, dari total 239 gardu terdampak, hanya tersisa 21 unit yang masih padam, turun dari sebelumnya 74 unit. Beban listrik yang telah menyala mencapai 7,66 MW atau 92,96 persen dari total 8,24 MW, dengan sisa beban padam sebesar 0,58 MW.
Jumlah pelanggan terdampak yang sebelumnya 1.722 kini berkurang menjadi 610 pelanggan. Di Sumatra Utara, pelanggan yang masih padam akibat dampak awal bencana tersisa 54 orang, ditambah 610 pelanggan terdampak banjir susulan, sehingga total sekitar 664 pelanggan masih dalam proses pemulihan.
Topri menegaskan percepatan pemulihan kelistrikan menjadi prioritas karena berdampak langsung pada aktivitas masyarakat, operasional fasilitas umum, serta percepatan rehabilitasi wilayah terdampak.
Selain kelistrikan, jumlah pengungsi juga menurun signifikan menjadi 12.994 orang, terdiri dari 12.194 orang di Aceh, 850 orang di Sumatra Utara, sementara Sumatra Barat sudah tidak memiliki pengungsi.
Di sektor penanganan lumpur, Aceh masih memiliki 88 titik yang sedang dalam proses dari sebelumnya 297 titik. Di Sumatra Utara, 29 lokasi telah selesai ditangani. Sementara di Sumatra Barat, dari total 22 lokasi terdampak, delapan sudah selesai, enam masih dalam proses, dan delapan lainnya dalam tahap persiapan.
Fasilitas pendidikan terdampak menurun dari 4.863 unit menjadi 3.156 unit. Penurunan terbesar terjadi di Aceh, meski terdapat penambahan titik terdampak di Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat bencana susulan.
Menurut Topri, rapat harian Satgas PRR menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kementerian dan lembaga memperbarui data secara berkala. Dengan data yang terus bergerak, hambatan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
Pembaruan data mencakup penanganan lumpur dan akses jalan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, operasional fasilitas kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta dukungan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Operasional tempat ibadah juga terus diperbarui bersama Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dari sisi teknologi, pemanfaatan citra satelit resolusi tinggi untuk memantau kondisi geologi dan geografis wilayah terdampak, yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional, telah dimasukkan ke dalam rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca pada 17–21 Februari untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.
Di sektor komunikasi, jaringan BTS yang dikoordinasikan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia telah kembali berfungsi, meski beberapa titik masih diperiksa karena gangguan terbatas.
Topri menekankan bahwa percepatan pemulihan sangat bergantung pada konsistensi pembaruan data. “Jika beberapa hari tidak ada perubahan, itu yang harus dicari penyebabnya. Harapannya, setiap hari ada perkembangan menuju kondisi lebih baik, meski kecil. Inilah fungsi Satgas percepatan,” ujarnya.
