Pengungsi Turun, Infrastruktur dan Listrik Mulai Pulih di Aceh, Sumut, dan Sumbar

0
61

(Vibizmedia – Jakarta) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi serta kemajuan pemulihan infrastruktur di sejumlah daerah terdampak di Sumatra.

Koordinator PIC K/L dan Pemda Satgas PRR, Topri Daeng Balaw, menyampaikan laporan tersebut di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi per 18 Februari 2026 tercatat 12.994 orang, terdiri atas 12.194 orang di Aceh, 850 orang di Sumatra Utara, sementara di Sumatra Barat sudah tidak ada pengungsi. “Dari kondisi awal sebanyak 38.344 orang dan sempat meningkat hingga sekitar 51.000 pada 17 Februari, kini turun menjadi 12.994 orang,” ujarnya.

Terkait penanganan lumpur, di Aceh masih terdapat 88 lokasi yang dalam proses penanganan dari sebelumnya 297 lokasi. Di Sumatra Utara, sebanyak 29 lokasi telah selesai ditangani. Adapun di Sumatra Barat, dari total 22 lokasi terdampak, delapan lokasi telah selesai, enam masih dalam proses, dan delapan lainnya dalam tahap persiapan.

Pada sektor pendidikan, jumlah fasilitas yang terdampak menurun dari 4.863 unit pada 17 Februari menjadi 3.156 unit pada 18 Februari. Penurunan terbesar terjadi di Aceh, sementara di Sumatra Utara dan Sumatra Barat justru terdapat tambahan lokasi terdampak.

Di bidang kelistrikan, jumlah gardu yang masih padam kini tersisa 21 unit dari sebelumnya 74 unit, dari total 239 gardu terdampak. Beban listrik yang telah kembali menyala mencapai 7,66 MW atau sekitar 92,96 persen dari total 8,24 MW, dengan sisa beban padam sebesar 0,58 MW.

Jumlah pelanggan yang sebelumnya terdampak pemadaman sebanyak 1.722 kini menurun menjadi 610 pelanggan. Di Sumatra Utara, pelanggan yang masih padam akibat bencana tersisa 54 pelanggan, ditambah sekitar 610 pelanggan yang terdampak banjir susulan, sehingga total pelanggan yang belum pulih sekitar 664 pelanggan.

Satgas PRR menegaskan bahwa koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mempercepat proses pemulihan, sehingga dampak bencana dapat segera tertangani secara menyeluruh.