(Vibizmedia – Jakarta) Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara “Indonesia Economic Outlook 2026” yang digelar di Wisma Danantara pada Jumat siang, 13 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga, duta besar negara sahabat di Jakarta, asosiasi dunia usaha, lembaga riset, perbankan, sekuritas, BUMN, lembaga pemeringkat, organisasi internasional, fund manager, ekonom, akademisi, serta media. Forum ini dinilai strategis untuk memaparkan sekaligus menyelaraskan visi dan langkah bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mempermudah kegiatan ekspor melalui pembukaan akses pelabuhan dan bandara bagi pengiriman langsung ke luar negeri serta penyederhanaan regulasi guna mendorong aktivitas ekonomi. Sejalan dengan arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa peningkatan ekspor menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sisi permintaan. Sepanjang 2025, ekspor nonmigas tercatat tumbuh 7,66 persen. Dua komoditas unggulan Indonesia—CPO dan turunannya—mencatat pertumbuhan tinggi 27,94 persen dengan kontribusi 12,73 persen terhadap total ekspor, sementara besi dan baja tumbuh 8,41 persen dengan kontribusi 10,37 persen.
Secara sektoral, kenaikan ekspor 2025 terutama ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 10,77 persen dan pertumbuhan 14,47 persen. Dari sisi negara tujuan, ekspor ke Tiongkok meningkat 7,11 persen dengan porsi 24,02 persen, sedangkan ekspor ke Amerika Serikat naik 16,66 persen dengan kontribusi 11,47 persen dari total ekspor. Airlangga menegaskan bahwa ekspor nonmigas tetap menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan mampu tumbuh kuat di tengah dinamika kebijakan tarif global pada masa pemerintahan Donald Trump.
Dari kalangan dunia usaha, Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengapresiasi berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah di tengah ketidakpastian global, termasuk tekanan geopolitik dan kebijakan perdagangan internasional. Namun, pelaku usaha menyoroti tingginya biaya logistik yang masih kurang kompetitif dan menjadi bagian dari fenomena ekonomi berbiaya tinggi. Dunia usaha menyatakan siap bekerja sama menghadapi tekanan global, dengan catatan adanya komitmen nyata terhadap penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan.
Dalam pertemuan sebelumnya antara APINDO dan Presiden Prabowo, disampaikan bahwa pemerintah memahami berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan birokrasi serta implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat deregulasi. Untuk meningkatkan daya saing nasional dan ekspor, tidak cukup hanya melalui perjanjian perdagangan internasional, tetapi juga membutuhkan pembenahan struktural di dalam negeri. Upaya debottlenecking, deregulasi, penyederhanaan perizinan, efisiensi logistik, dan penurunan biaya produksi dinilai krusial agar industri Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Kehadiran Presiden Prabowo sebagai pembicara utama menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga optimisme ekonomi nasional di tengah tantangan global. Momentum ini diharapkan menjadi titik penting untuk memperkuat daya saing, meningkatkan ekspor dan investasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat.
