(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri otomotif nasional, khususnya pada segmen kendaraan komersial seperti pick-up, dengan melibatkan pelaku industri komponen otomotif skala kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok kendaraan bermotor.
Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), pembinaan terhadap IKM dilakukan lewat sejumlah program strategis, antara lain fasilitasi restrukturisasi mesin dan peralatan, pendampingan serta sertifikasi ISO 9001, implementasi Industri 4.0, penerapan lean manufacturing, sosialisasi ISO 14001 dan IATF, hingga fasilitasi kemitraan dengan industri besar.
Dalam upaya penguatan ekosistem tersebut, Ditjen IKMA juga menggandeng Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), asosiasi manufaktur komponen otomotif yang telah berdiri selama 13 tahun dan memiliki 110 anggota IKM. Para anggota ini memproduksi berbagai komponen berbahan dasar logam, plastik, karet hingga nonwoven insulation, karpet, serta mould and dies yang masuk dalam tier 2 dan tier 3 industri otomotif nasional.
Salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan PIKKO diwujudkan melalui peluncuran Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018. Kendaraan niaga tersebut diproduksi oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia dengan melibatkan IKM komponen otomotif binaan Ditjen IKMA, termasuk anggota PIKKO dan IKM asal Tegal.
Namun, di tengah upaya penguatan industri nasional, PIKKO menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana impor kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.
PIKKO menilai bahwa dengan tingkat utilisasi produksi industri otomotif nasional yang saat ini masih berada di kisaran 60–70 persen, kebijakan impor kendaraan utuh berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap keberlangsungan industri dalam negeri. Tidak hanya produsen kendaraan, sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif juga dikhawatirkan akan terdampak.
Ketua PIKKO, Rosalina Faried, menyatakan bahwa pihaknya memahami urgensi kebutuhan kendaraan operasional tersebut. Namun demikian, ia menegaskan agar pengadaan tetap mengutamakan produk dalam negeri mengingat kemampuan industri otomotif nasional dinilai telah mumpuni untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
PIKKO juga berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor, termasuk dari India, serta memberikan kesempatan kepada produsen lokal untuk menjadi pemasok kendaraan operasional KDKMP.
Menurut Kementerian Perindustrian, prospek kendaraan niaga di Indonesia sangat besar. Sebagai ilustrasi, apabila kebutuhan pengadaan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka dapat memberikan dampak ekonomi atau backward linkage hingga sekitar Rp27 triliun, sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan berbagai subsektor industri terkait seperti ban, kaca, baterai, logam, plastik, kabel, dan elektronik.
