(Vibizmedia – Nasional) Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat di tengah penurunan produksi migas domestik membuat impor masih menjadi pilihan strategis. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa pasokan energi dari Amerika Serikat tetap dibutuhkan untuk menutup kesenjangan antara produksi dalam negeri dan konsumsi nasional.
Dalam konferensi pers virtual dari Washington D.C., Jumat (20/2/2026), Simon menjelaskan bahwa penurunan produksi minyak dan gas bumi terjadi secara alamiah (natural decline), sehingga dalam jangka pendek Indonesia masih memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri. “Skema impor ini merupakan jembatan menuju kemandirian energi. Untuk menutup gap yang ada saat ini, impor masih diperlukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, serta seluruh kontraktor kontrak kerja sama (K3S) terus menggenjot produksi hulu migas. Namun, dengan kondisi produksi yang menurun secara alami, impor menjadi langkah yang realistis dan terukur.
Sejak Juli 2025, Pertamina telah memperkuat kerja sama dengan sejumlah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Beberapa nota kesepahaman (MoU) telah diteken dengan ExxonMobil, Chevron, KDT Global Resources, dan Hartree. Terbaru, Pertamina juga menjalin kerja sama dengan Halliburton untuk pengembangan oil field recovery. Perusahaan masih membuka peluang kolaborasi dengan mitra potensial lainnya dari AS.
Menurut Simon, kerja sama tersebut tidak semata berorientasi pada pasokan energi, tetapi juga mencakup transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan praktik terbaik global di sektor migas nasional.
Diversifikasi sumber pasokan energi, lanjutnya, menjadi kunci menjaga ketahanan energi Indonesia. Selain kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika, Amerika Serikat dinilai memiliki potensi besar sebagai mitra strategis.
Sebelumnya, pada Kamis (19/2/2026), pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani kesepakatan tarif resiprokal yang memuat komitmen pembelian komoditas energi dari AS senilai USD15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun. Nilai tersebut mencakup pembelian LPG sebesar USD3,5 miliar, minyak mentah USD4,5 miliar, dan bensin hasil kilang sebesar USD7 miliar.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kesepakatan tersebut tidak menambah total volume impor energi Indonesia, melainkan hanya melakukan realokasi kuota dari negara pemasok lain. “Secara keseluruhan neraca pembelian BBM dari luar negeri tetap sama, hanya bergeser,” ujarnya.
Dengan strategi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan sekaligus memperkuat kerja sama energi yang lebih luas dan berkelanjutan.
