(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan bahwa APBN menunjukkan kinerja ekspansif pada awal 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp227 triliun atau tumbuh 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026, khususnya melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.
Belanja pemerintah pusat yang terealisasi sebesar Rp131,9 triliun didorong oleh lonjakan bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Penyaluran bansos mencapai Rp9,5 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu sebesar Rp4,1 triliun, terutama akibat percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I yang sudah dimulai sejak awal tahun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi Rp19,5 triliun pada Januari 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang baru Rp45 miliar. Hingga 21 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.be
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi Rp56,5 triliun dari pagu Rp769,1 triliun. Anggaran ini digunakan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun pada tahun ini.
Di bidang infrastruktur, pemerintah menyiapkan anggaran Rp434,8 triliun pada 2026 yang difokuskan pada ketahanan pangan, energi, dan konektivitas. Proyek prioritas meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, hingga 31 Januari 2026 pemerintah telah menyalurkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog guna menyerap gabah dan beras petani.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menyiapkan tambahan alokasi Rp10,65 triliun yang akan dicairkan bertahap mulai akhir Februari 2026.
Menurut Wamenkeu, percepatan belanja ini merupakan wujud peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung.
