(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mendorong sektor kebudayaan sebagai salah satu pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan melakukan dialog strategis dengan Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, untuk memperkuat kolaborasi dalam pemanfaatan aset budaya nasional sebagai penggerak ekonomi budaya dan industri kreatif.
Pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta, tersebut menjadi langkah konkret integrasi pengelolaan warisan budaya dengan strategi ekonomi kreatif sekaligus diplomasi budaya di tingkat global.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa aset budaya harus diperlakukan sebagai *living heritage* atau warisan hidup yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar peninggalan sejarah. Cagar budaya, menurutnya, perlu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga mendorong perluasan kerja sama pengelolaan kawasan warisan budaya setelah keberhasilan kolaborasi di kawasan Candi Borobudur. Sinergi selanjutnya diarahkan pada kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Palosan yang telah direvitalisasi.
Pemerintah telah meningkatkan fasilitas umum di sejumlah situs cagar budaya, dan ke depan kolaborasi bersama InJourney serta entitas di bawah Danantara diharapkan mampu memperkuat tata kelola destinasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya. Pendekatan terpadu dinilai penting agar pelestarian budaya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain pengelolaan situs, pembahasan juga mencakup partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, ajang seni rupa internasional bergengsi. Keikutsertaan Indonesia dinilai strategis untuk memperkuat posisi budaya nasional di panggung dunia sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif.
Pada tahap awal, Indonesia akan mengirim tujuh seniman untuk program residensi sekitar dua bulan serta tujuh seniman lain melalui kolaborasi jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan Indonesia memiliki paviliun nasional permanen di ajang tersebut.
Dialog juga menyoroti perkembangan industri perfilman nasional yang menunjukkan tren positif dari sisi jumlah penonton, namun masih terkendala keterbatasan layar bioskop di daerah. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar. Pemerintah membuka peluang kerja sama dengan Perum Produksi Film Negara dan berbagai pihak untuk memperluas pembangunan bioskop di kabupaten dan kota.
Optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, juga menjadi agenda pembahasan. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi edukasi sekaligus memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Menanggapi berbagai rencana tersebut, Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sektor kebudayaan, dengan menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur dalam setiap kolaborasi, termasuk partisipasi internasional.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo beserta jajaran pimpinan Kementerian Kebudayaan dan Danantara.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah menegaskan arah baru pembangunan kebudayaan nasional—tidak hanya melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga menjadikannya motor ekonomi masa depan sekaligus instrumen diplomasi Indonesia di kancah global.
