(Vibizmedia – Jakarta) Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, ke kantor Meta Platforms di Jakarta pada Rabu (4/3/2026) dinilai semakin menegaskan peran negara dalam menjaga kedaulatan digital. Perusahaan teknologi tersebut merupakan induk dari platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Ketua Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai maraknya promosi judi online serta penyebaran disinformasi, fitnah, dan konten kebencian (DFK) di ruang digital kembali menempatkan platform media sosial global dalam sorotan.
Menurutnya, kapasitas moderasi konten perusahaan teknologi masih menghadapi tantangan besar dalam merespons pola kejahatan digital yang semakin kompleks dan adaptif.
Pratama menjelaskan, efektivitas penanganan konten judi online maupun DFK di sejumlah platform digital, khususnya milik Meta, masih relatif rendah. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan moderasi konten, tetapi juga menunjukkan tantangan struktural dalam tata kelola platform digital global.
“Moderasi konten yang diterapkan perusahaan teknologi besar umumnya mengandalkan kombinasi kecerdasan buatan, algoritma deteksi otomatis, serta moderator manusia. Namun pendekatan ini sering belum cukup efektif ketika menghadapi pola kejahatan digital yang sangat adaptif,” ujar Pratama pada Jumat (6/3/2026).
Dalam praktiknya, promosi judi online tidak selalu muncul secara terang-terangan. Banyak pelaku menggunakan berbagai teknik penyamaran untuk menghindari sistem deteksi.
Konten promosi kerap disisipkan melalui tautan eksternal, penggunaan kode tertentu, gambar yang dimodifikasi, hingga penyebaran melalui akun yang diretas atau akun palsu. Modus lain yang sering digunakan adalah jaringan akun terkoordinasi yang secara sistematis mempromosikan situs perjudian melalui kolom komentar, pesan pribadi, maupun fitur siaran langsung.
Pola tersebut membuat sistem moderasi berbasis algoritma kerap terlambat mengidentifikasi konten bermasalah sehingga konten sempat menyebar luas sebelum akhirnya diturunkan.
Di sisi lain, persoalan disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berkaitan erat dengan dinamika sosial dan politik.
Konten DFK sering disajikan dalam bentuk narasi ambigu, manipulatif, atau memanfaatkan konteks lokal yang sulit dipahami oleh sistem moderasi global. Penggunaan bahasa daerah, slang digital, meme, hingga simbol tertentu juga kerap dipakai untuk menyamarkan pesan yang sebenarnya bersifat provokatif.
“Kondisi ini membuat proses identifikasi dan penindakan terhadap konten bermasalah tidak selalu berjalan cepat dan akurat,” jelasnya.
Tantangan moderasi konten semakin besar di Indonesia yang memiliki jumlah pengguna media sosial sangat besar. Skala pengguna yang luas menciptakan ekosistem informasi yang dinamis, tetapi juga rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital untuk memengaruhi opini publik.
Promosi judi online memanfaatkan basis pengguna yang besar untuk memperluas pasar, sementara disinformasi dan fitnah sering digunakan untuk memicu polarisasi sosial.
Dari perspektif keamanan nasional, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu teknis semata. Judi online sering berkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara yang memanfaatkan infrastruktur digital global. Sementara disinformasi dan konten kebencian berpotensi memperburuk konflik sosial serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Karena itu, Pratama menilai penguatan tata kelola ruang digital memerlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, platform digital, dan komunitas keamanan siber.
Pemerintah Indonesia sendiri telah memperkuat regulasi melalui kebijakan penyelenggara sistem elektronik yang mewajibkan platform digital melakukan moderasi konten. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan karena perusahaan teknologi global umumnya menerapkan standar operasional universal yang belum tentu sepenuhnya selaras dengan konteks hukum nasional.
Ke depan, platform digital dinilai perlu meningkatkan kemampuan deteksi berbasis kecerdasan buatan yang lebih sensitif terhadap bahasa dan pola komunikasi lokal. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan serta meningkatkan kapasitas intelijen siber untuk memetakan jaringan penyebaran konten ilegal secara lebih sistematis.
“Penguatan kerja sama lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat,” pungkasnya.
