(Vibizmedia – Jakarta) Indonesia mencatat kemajuan yang cukup pesat dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat selama satu dekade terakhir. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan nasional kini mencapai 92,74 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,64 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan sekaligus semakin memahami cara mengelola keuangan secara lebih bijak.
Pencapaian ini juga tidak terlepas dari peran berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Sepanjang tahun 2025, DNKI berhasil menjangkau lebih dari 10 juta masyarakat melalui program edukasi keuangan dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan.
Untuk semakin memperkuat upaya peningkatan inklusi keuangan, pemerintah juga meluncurkan dua inisiatif baru, yakni AKSI KLIK serta Gerakan AKU BISA SEJAHTERA yang berfokus pada peningkatan akses keuangan melalui kegiatan business matching dan literasi keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kedua inisiatif tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi kebijakan inklusi keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong penguatan UMKM dan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, serta memperluas pemerataan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Di sisi lain, inovasi teknologi pada sistem pembayaran juga terus diperkuat untuk mendukung inklusi keuangan. Salah satu inisiatif yang dinilai berperan penting adalah QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Pemanfaatan teknologi pembayaran digital ini membantu mengatasi berbagai kendala transaksi keuangan, seperti keterbatasan jarak, akses layanan, hingga biaya transaksi. Dengan demikian, layanan keuangan yang cepat, aman, dan efisien dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
Selain penguatan akses layanan keuangan, pemerintah juga terus memperluas dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai skema pembiayaan inklusif telah disiapkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha dari skala paling kecil hingga usaha yang lebih produktif. Beberapa program yang dijalankan antara lain Ultra Mikro, Kredit Usaha Rakyat, PNM Mekaar, serta PNM ULaMM.
Program-program tersebut memiliki peran penting karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini terdapat lebih dari 64 juta unit usaha UMKM di Indonesia yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto serta menyerap hampir 97 persen tenaga kerja nasional.
Meski tingkat inklusi keuangan terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, penguatan literasi keuangan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Kepemilikan akun atau akses terhadap layanan keuangan perlu diiringi dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola risiko, mengatur arus kas, serta merencanakan masa depan finansial secara bijak.
Karena itu, peningkatan literasi keuangan—termasuk literasi keuangan digital—akan terus menjadi prioritas agar perluasan akses keuangan benar-benar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah kini mendorong transformasi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perluasan inklusi keuangan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat atau financial well-being, sebagaimana arahan Presiden.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
