(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan infrastruktur serta layanan transportasi untuk penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam paparannya, Menhub Dudy menjelaskan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, bersama berbagai pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi periode Angkutan Lebaran 2026.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026, jumlah mobilitas diperkirakan mencapai sekitar 50,60 persen dari total penduduk Indonesia atau setara dengan 143,91 juta orang. Angka tersebut sedikit menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan hasil survei Angkutan Lebaran 2025 yang mencapai sekitar 146 juta orang.
Meski demikian, Menhub Dudy menegaskan bahwa realisasi pergerakan masyarakat pada tahun sebelumnya justru melampaui proyeksi. “Pada 2025, realisasi mobilitas masyarakat mencapai sekitar 154 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan saat Lebaran sering kali melebihi hasil perkiraan survei,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi tingginya mobilitas masyarakat, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah, termasuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta penyeberangan.
Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain pemeriksaan kelaikan setiap moda transportasi, pemberian stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, penyelenggaraan program mudik gratis, penerapan kebijakan work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, penambahan armada transportasi, hingga pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menerapkan pemantauan berbasis digital selama periode angkutan Lebaran. Sistem ini mencakup pelaporan kondisi simpul dan jaringan transportasi, pengawasan pergerakan sarana transportasi, pemantauan melalui drone secara langsung, laporan kecelakaan, hingga layanan pengaduan masyarakat.
“Pemantauan juga mencakup kondisi cuaca serta sistem peringatan dini dari BMKG, serta pengawasan melalui 7.159 CCTV yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta,” jelas Menhub.
Untuk mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan skema buffer zone berlapis di kawasan Pelabuhan Merak. Buffer zone di jalan tol memanfaatkan rest area mulai dari Km 13, Km 43, hingga Km 63.
Selain itu, buffer zone juga disiapkan di kawasan pelabuhan seperti Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta sejumlah titik di jalur arteri guna mencegah penumpukan kendaraan di area pelabuhan.
Pada Angkutan Lebaran 2026, pemerintah juga menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra, yaitu Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai rencana kontinjensi.
Sementara untuk jalur penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, disiapkan rute Ketapang–Gilimanuk dan Jangkar–Lembar.
Menhub juga menyoroti perlunya antisipasi terhadap potensi pembatasan operasional pelabuhan penyeberangan dari Jawa menuju Bali karena waktu perayaan Nyepi yang berdekatan dengan Idulfitri.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan dukungan terhadap langkah dan rencana pemerintah dalam menyiapkan Angkutan Lebaran 2026. Ia menekankan pentingnya memastikan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan optimal bagi masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana bersama para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.
