(Vibizmedia-Kolom) Dalam dunia yang semakin tidak stabil, batas antara geopolitik dan ekonomi kian kabur. Apa yang dulu dianggap sebagai urusan diplomasi kini berujung pada angka-angka perdagangan, investasi, dan lapangan kerja. Dalam sebuah diskusi panjang yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah ekonom serta analis, satu benang merah menjadi jelas, masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan hanya oleh kebijakan domestik, tetapi oleh kemampuan membaca arah dunia dan mengubahnya menjadi keuntungan ekonomi.
Di tengah meningkatnya ketegangan global—yang oleh sebagian analis disebut sebagai “perang dingin kedua” atau bahkan “hot peace”—Indonesia memilih jalur yang relatif unik, tetap netral secara politik, namun sangat aktif secara ekonomi. Prinsip lama “bebas aktif” bukan hanya dipertahankan, tetapi ditransformasikan menjadi strategi ekonomi yang pragmatis.
Presiden menegaskan bahwa geopolitik hari ini pada akhirnya bermuara pada geoekonomi. Negara yang gagal menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan global akan menghadapi tekanan ekonomi, baik dalam bentuk tarif, hambatan perdagangan, maupun investasi yang tersendat. Dalam konteks ini, diplomasi bukan lagi sekadar simbolik, melainkan alat untuk membuka akses pasar, menjaga ekspor, dan mempertahankan lapangan kerja.
Salah satu contoh konkret adalah perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan Kanada yang berhasil membuka akses tarif nol persen untuk sejumlah produk Indonesia. Dampaknya langsung terasa pada sektor padat karya seperti tekstil dan sepatu—dua industri yang sangat sensitif terhadap perubahan tarif. Dalam ekonomi global yang kompetitif, selisih tarif beberapa persen saja bisa menentukan apakah sebuah pabrik bertahan atau tutup.
Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Keterbukaan ekonomi berarti Indonesia harus siap menghadapi tekanan untuk melonggarkan berbagai kebijakan protektif, seperti pembatasan investasi asing atau kewajiban tingkat kandungan dalam negeri. Di sinilah dilema klasik muncul antara membuka diri untuk investasi atau melindungi industri nasional.
Pemerintah mencoba mengambil jalan tengah. Investasi asing tetap diterima, bahkan didorong, tetapi dengan syarat utama, nilai tambah harus terjadi di dalam negeri. Dalam konteks mineral kritis seperti nikel, misalnya, Indonesia tetap membuka akses bagi investor asing, tetapi mewajibkan proses pengolahan dilakukan di dalam negeri. Ini adalah inti dari strategi hilirisasi—mengubah negara dari eksportir bahan mentah menjadi produsen barang bernilai tinggi.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran penting dalam cara pandang pembangunan. Jika dulu pertumbuhan ekonomi diukur dari ekspor komoditas, kini fokusnya adalah industrialisasi dan penciptaan nilai tambah. Presiden bahkan menekankan bahwa Indonesia tidak boleh puas hanya menjadi pasar atau pemasok bahan baku. Tanpa industrialisasi, pertumbuhan ekonomi tinggi tidak akan menciptakan lapangan kerja yang cukup.
Di sinilah konsep “jobful growth” menjadi penting. Pertumbuhan ekonomi harus menghasilkan pekerjaan, bukan sekadar angka di atas kertas. Untuk mencapai target pertumbuhan hingga 8%, Indonesia membutuhkan investasi besar, tetapi juga peningkatan produktivitas. Tanpa perbaikan kualitas sumber daya manusia, tambahan investasi hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang tidak efisien.
Masalah produktivitas ini menjadi salah satu tantangan utama. Dibandingkan negara seperti Vietnam, Indonesia membutuhkan lebih banyak modal untuk menghasilkan output yang sama. Artinya, ada inefisiensi struktural yang harus diperbaiki, mulai dari pendidikan hingga tata kelola.
Pemerintah tampaknya menyadari hal ini. Fokus besar diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia, mulai dari renovasi sekolah hingga digitalisasi pendidikan. Program ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di era kecerdasan buatan.
Namun, ekonomi tidak hanya soal jangka panjang. Dalam jangka pendek, tantangan fiskal tetap nyata. Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah, sekitar 9% terhadap PDB. Di sisi lain, kebutuhan belanja pemerintah terus meningkat, terutama untuk program sosial dan pembangunan.
Untuk menjembatani kesenjangan ini, pemerintah mengandalkan dua strategi utama, peningkatan penerimaan pajak dan pengurangan kebocoran anggaran. Presiden menyebut bahwa potensi kebocoran dalam anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Jika berhasil ditekan, ruang fiskal akan terbuka tanpa harus menaikkan pajak secara agresif.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi Indonesia bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan efisiensi pengelolaan. Dalam banyak kasus, uang sebenarnya ada, tetapi tidak digunakan secara optimal.
Di tengah semua itu, pemerintah juga mendorong program-program berbasis ekonomi rakyat, seperti koperasi desa dan pembangunan sektor perikanan. Tujuannya jelas, meningkatkan daya beli masyarakat bawah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Salah satu contoh menarik adalah pengembangan koperasi sebagai alternatif pembiayaan bagi petani. Selama ini, banyak petani terjebak dalam praktik pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Dengan koperasi, diharapkan mereka bisa mendapatkan akses kredit yang lebih murah dan adil. Ini bukan hanya soal keuangan, tetapi juga soal distribusi kekuatan ekonomi.
Di sektor lain, seperti perumahan dan perikanan, pemerintah melihat efek berganda yang besar. Pembangunan rumah, misalnya, tidak hanya menciptakan pekerjaan langsung di sektor konstruksi, tetapi juga menggerakkan puluhan industri pendukung, dari semen hingga kabel listrik. Demikian pula dengan sektor perikanan, yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.
Menariknya, di tengah ketegangan global, ada juga peluang yang muncul. Ketidakstabilan di Timur Tengah, misalnya, berpotensi mendorong pergeseran aliran modal global. Jika Indonesia mampu menawarkan stabilitas, tata kelola yang baik, dan kepastian hukum, bukan tidak mungkin sebagian dana tersebut akan mengalir ke dalam negeri.
Namun, Presiden menekankan bahwa kunci utamanya tetap sama, memperkuat fundamental ekonomi. Tanpa tata kelola yang baik, tidak ada investor yang akan datang, bahkan dalam situasi global yang menguntungkan sekalipun.
Strategi ekonomi Indonesia hari ini dapat diringkas dalam satu prinsip, fleksibilitas tanpa kehilangan arah. Negara ini tidak ingin terjebak dalam blok kekuatan tertentu, tetapi juga tidak ingin pasif. Di satu sisi, Indonesia menjaga hubungan dengan semua pihak, di sisi lain, ia berusaha memaksimalkan setiap peluang ekonomi yang muncul.
Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, pendekatan ini mungkin bukan yang paling spektakuler, tetapi justru yang paling realistis. Dan seperti yang tersirat dalam diskusi tersebut, masa depan ekonomi Indonesia tidak akan ditentukan oleh satu kebijakan besar, melainkan oleh konsistensi dalam memperbaiki hal-hal mendasar—dari pendidikan, tata kelola, hingga keberanian mengambil posisi di panggung global.
