(Vibizmedia – Jakarta) Ancaman krisis pangan global kembali meningkat. Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut ke level tertinggi pada 2026. Jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan masuk dalam kondisi rawan pangan akut. Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan serius, sehingga setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada impor.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu, setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat Perang Rusia–Ukraina pada 2022. Dampak konflik, lanjutnya, tidak hanya dirasakan di wilayah terdampak, tetapi juga merambat secara global melalui rantai pasok, terutama bagi negara yang bergantung pada impor pangan.
“Dalam kondisi krisis global, termasuk ketegangan geopolitik seperti Iran dengan Amerika dan Israel, negara yang paling aman adalah yang mampu memproduksi pangannya sendiri,” kata Amran.
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan, dengan target swasembada sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Menurut Amran, potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia menjadi modal utama untuk mencapai target tersebut. “Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Jika dimaksimalkan, swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara simultan. Intensifikasi ditempuh melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri dan swasembada adalah keharusan. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membuka sumber produksi baru,” tegasnya.
Amran menambahkan, terdapat dua pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, yakni deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern. Pemerintah telah melakukan reformasi besar dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program.
“Penyederhanaan regulasi dilakukan untuk memangkas birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, dan menurunkan biaya produksi petani,” ujarnya.
Reformasi signifikan juga dilakukan pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya kompleks kini disederhanakan menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Kebijakan ini disebut mampu menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi tanpa tambahan anggaran negara.
Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta menekan biaya produksi hingga 50 persen. Dampaknya, kesejahteraan petani meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah.
Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga disebut mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
“Jika petani sejahtera, produksi akan meningkat. Itu kunci utama swasembada,” kata Amran.
Saat ini, produksi beras nasional tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan terus bertambah.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa, termasuk revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai bagian dari pengembangan kawasan pangan baru.
“Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan produksi pangan nasional terus meningkat,” ujarnya.
Melalui kombinasi kebijakan deregulasi, modernisasi pertanian, perluasan lahan, serta penguatan harga bagi petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai pilar utama stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan.
“Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman krisis pangan global. Justru ini momentum untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan berperan sebagai lumbung pangan dunia,” pungkas Amran.
