(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Suharyanto menjelaskan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus berjalan sesuai rencana. Fokus utama penanganan saat ini meliputi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa distribusi bantuan logistik, dukungan operasional di lapangan, penyaluran dana tunggu hunian, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah akan terus dilakukan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. “Pada tahap ini, BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun sekitar 36.000 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, masyarakat terdampak diberikan beberapa pilihan. Bagi yang ingin menempati hunian terpusat dengan fasilitas lebih baik, dapat mendaftar melalui pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, bagi warga yang memilih tetap tinggal di lokasi asal dan memiliki lahan yang dinyatakan aman, pembangunan rumah dapat difasilitasi oleh BNPB. Opsi pembangunan mandiri juga diperbolehkan, dengan pendampingan teknis agar rumah yang dibangun tetap memenuhi standar keamanan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan pemulihan sekaligus solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap percepatan penanganan pascabencana di Sumatra. Ia menegaskan bahwa seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dan bekerja bersama seluruh pemangku kepentingan hingga proses pemulihan selesai. Pembangunan kembali diharapkan menghasilkan lingkungan yang lebih baik, lebih aman, serta lebih tangguh dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
