(Vibizmedia – Kolom) Ketika jalur vital seperti Selat Hormuz mengalami gangguan, dunia tidak hanya menyaksikan ketegangan geopolitik, tetapi juga efek berantai yang langsung menghantam kehidupan sehari-hari. Jalur ini bukan sekadar perairan biasa, melainkan salah satu choke point terpenting bagi distribusi minyak global. Ketika akses kapal tanker terbatas, pasokan energi dunia ikut tersendat. Dalam hitungan hari, dampaknya menyebar dari pasar minyak ke kebijakan pemerintah, hingga ke kebiasaan masyarakat.
Kenaikan harga minyak menjadi indikator paling cepat dari krisis ini, dengan harga crude oil dan Brent yang merangkak hingga sekitar 113 dolar AS per barel. Angka ini jauh di atas asumsi banyak negara, termasuk Indonesia yang menetapkan kisaran 78 dolar AS per barel dalam APBN. Lonjakan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan yang terganggu. Namun, di balik angka tersebut, cerita yang lebih besar adalah bagaimana negara-negara bereaksi secara nyata dan sering kali ekstrem.
Filipina menjadi salah satu contoh paling terdampak karena ketergantungan yang sangat tinggi, yakni sekitar 90 persen kebutuhan minyaknya berasal dari kawasan Teluk. Pemerintah Filipina tidak menunggu situasi memburuk lebih jauh dan langsung menetapkan darurat energi nasional. Kebijakan yang diambil sangat konkret dan menyentuh aktivitas harian masyarakat. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak gangguan pasokan energi terhadap negara yang tidak memiliki cukup cadangan domestik.
Langkah-langkah yang diambil Filipina terbilang drastis dan menyeluruh. Pemerintah mengatur ulang jam kerja menjadi hanya empat hari dalam seminggu untuk menekan mobilitas dan konsumsi energi. Penggunaan alat elektronik dibatasi secara ketat, bahkan diwajibkan dimatikan saat jam istirahat. Selain itu, suhu pendingin ruangan seperti AC diatur agar tidak boros energi, dengan target penghematan konsumsi bahan bakar pemerintah hingga seperlima dari kondisi normal.
Tidak berhenti di situ, Filipina juga mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Dampaknya mulai terlihat di masyarakat, di mana sebagian warga terpaksa berjalan kaki ke tempat kerja karena keterbatasan transportasi dan tingginya biaya energi. Ini bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Krisis energi di sini benar-benar terasa hingga ke level individu.
Situasi serupa juga terjadi di Bangladesh yang mengambil langkah berbeda namun sama drastisnya. Pemerintah menutup seluruh universitas dan memperpanjang masa libur sebagai cara langsung untuk mengurangi konsumsi energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan pun menjadi variabel yang bisa dikorbankan dalam situasi darurat energi. Ini juga mencerminkan bahwa penghematan energi bisa dilakukan dengan mengurangi aktivitas sosial secara luas.
Sementara itu, Korea Selatan memilih pendekatan yang lebih institusional dengan membentuk badan khusus untuk mengantisipasi krisis energi. Langkah ini menunjukkan kesiapan negara dalam mengelola risiko secara sistematis, bukan hanya reaktif. Pendekatan ini penting untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif. Dalam krisis seperti ini, kecepatan dan koordinasi menjadi faktor krusial.
Di Asia Tenggara, Vietnam menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi staf pemerintahan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Selain itu, Vietnam juga aktif meminta bantuan pasokan energi dari Jepang dan Korea Selatan. Mereka bahkan membentuk Satgas Keamanan Energi Nasional untuk mengelola krisis secara terpusat. Salah satu langkah konkret lainnya adalah memangkas penerbangan domestik guna menekan konsumsi bahan bakar.
Negara lain juga menunjukkan respons yang tidak kalah signifikan. Australia menutup sekitar 225 stasiun pengisian bahan bakar sebagai dampak langsung dari gangguan pasokan. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara dengan infrastruktur maju pun tidak kebal terhadap krisis energi global. Penutupan ini tentu berdampak pada distribusi dan mobilitas masyarakat. Efeknya bisa meluas ke sektor logistik dan perdagangan.
Di Sri Lanka, pemerintah memangkas konsumsi energi hingga 25 persen sebagai langkah penghematan nasional. Selain itu, mereka juga mematikan lampu-lampu dan listrik dari papan reklame untuk mengurangi beban energi. Kebijakan ini terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara luas dapat memberikan dampak signifikan. Ini menunjukkan bahwa penghematan energi bisa dimulai dari hal-hal yang tampak kecil.
Langkah berbeda diambil oleh Myanmar dengan menerapkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi konsumsi bahan bakar dari sektor transportasi secara langsung. Sementara itu, Mesir memilih menaikkan harga BBM hingga 30 persen sebagai respons terhadap kenaikan harga global. Kebijakan ini memang cepat, tetapi berisiko tinggi terhadap daya beli masyarakat.
Di tengah semua dinamika global tersebut, Indonesia menghadapi situasi dengan pendekatan yang relatif lebih terukur. Salah satu indikator utama adalah perbandingan antara harga minyak global dan asumsi dalam APBN. Dengan asumsi sekitar 78 dolar AS per barel dan rata-rata realisasi sejak awal tahun yang masih sekitar 68 dolar AS per barel, tekanan fiskal belum sepenuhnya terasa. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola dampak secara bertahap.
Namun demikian, kewaspadaan tetap menjadi kunci dalam menghadapi situasi yang sangat dinamis ini. Pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan terburuk sejak jauh hari, termasuk skenario konflik di Timur Tengah. Pengalaman dari krisis sebelumnya seperti perang Rusia-Ukraina pada 2022, di mana harga minyak sempat menyentuh 120 dolar AS per barel, menjadi referensi penting. Selain itu, ketegangan Iran-Israel pada 2024 juga memberikan pelajaran dalam pengelolaan fiskal.
Sumber : Trading Economics
Saat itu, pemerintah bahkan sempat menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp80 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi. Namun, anggaran tersebut tidak sepenuhnya terpakai karena adanya realokasi dan efisiensi. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam menghadapi krisis saat ini. Pemerintah kini kembali melakukan langkah serupa dengan menyisir anggaran dan menyiapkan ruang fiskal tambahan.
Saat ini, tersedia cadangan fiskal sekitar Rp60 hingga Rp80 triliun yang dapat digunakan untuk mengantisipasi kenaikan subsidi dan kompensasi energi. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel dari asumsi makro sudah diperhitungkan dalam skenario fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhitungan yang cukup matang dalam menghadapi volatilitas harga energi. Namun, semuanya tetap bergantung pada perkembangan harga dalam beberapa bulan ke depan.
Jika harga minyak terus bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga pertengahan tahun, tekanan terhadap APBN akan semakin besar. Dalam kondisi tersebut, kemungkinan penambahan subsidi energi menjadi semakin nyata. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menjaga harga tetap stabil dan menjaga kesehatan fiskal. Ini adalah dilema klasik yang selalu muncul dalam krisis energi.
Menariknya, dalam pemetaan global, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan risiko rendah namun memiliki bantalan yang kuat. Artinya, meskipun tetap terdampak, kemampuan Indonesia untuk menyerap guncangan relatif lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Status ini memberikan kepercayaan diri, tetapi bukan alasan untuk lengah. Risiko tetap ada, terutama jika krisis berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan.
Krisis ini menegaskan kembali bahwa energi adalah fondasi utama stabilitas ekonomi. Ketergantungan pada jalur seperti Selat Hormuz menjadi pengingat akan pentingnya diversifikasi sumber energi. Tanpa langkah strategis jangka panjang, setiap gangguan akan terus berulang dengan dampak yang serupa. Indonesia mungkin masih relatif aman hari ini, tetapi masa depan akan ditentukan oleh seberapa cepat negara ini beradaptasi.
