Pemerintah Siap Umumkan Kebijakan WFH 1 Hari per Pekan, Resmi Disampaikan Besok

0
67
WFH
Ilustrasi bekerja dari rumah. DOK. FREEPIK

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah berencana mengumumkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan pada Selasa, 31 Maret 2026.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, pengumuman resmi kebijakan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Sabar aja. Saya dengar kemungkinan besar akan disampaikan resmi besok. Jadi saya nggak mau mendahului,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (30/3).

Tito juga memastikan pihaknya akan memberikan imbauan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyesuaikan kebijakan tersebut.

“Iya, pasti ada,” ujarnya singkat.

Respons Krisis Energi Global

Kebijakan WFH ini merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menghemat anggaran dan energi, menyusul meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah, terutama pasca konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan ini akan ditetapkan dalam bulan Maret 2026.

“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (27/3).

Potensi Diterapkan Setiap Jumat

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kebijakan WFH kemungkinan diterapkan setiap hari Jumat. Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski besaran penghematannya belum dapat dipastikan.

“Kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, saya nggak tahu, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” kata Purbaya.

Fokus pada Efisiensi Energi

Pemerintah menilai kebijakan WFH sebagai salah satu strategi cepat untuk:

– Mengurangi mobilitas harian masyarakat
– Menekan konsumsi BBM
– Mengantisipasi dampak lonjakan harga minyak dunia

Langkah ini juga menjadi bagian dari adaptasi terhadap dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional. Kebijakan WFH satu hari per minggu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai mengambil langkah konkret menghadapi potensi krisis energi.