(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah tengah mengkaji kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi global. Kebijakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian pasokan dan harga energi akibat tensi geopolitik, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa skema WFH kemungkinan akan diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat. Menurutnya, kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), meski besaran penghematannya belum dapat dipastikan.
“Kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, saya nggak tahu, bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Berdasarkan kajian dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), penerapan WFH satu hari per minggu berpotensi menghemat fiskal hingga Rp 9,7 triliun per tahun. Angka tersebut diperoleh dari simulasi sederhana yang memperhitungkan efisiensi penggunaan energi di gedung pemerintah, termasuk listrik, pendingin ruangan, operasional fasilitas, hingga pengurangan mobilitas dinas ASN.
Namun demikian, Analis Senior ISEAI Ronny P. Sasmita menegaskan bahwa kebijakan ini bukan solusi utama dalam memperbaiki kondisi fiskal negara. Ia menyebut dampaknya lebih sebagai penghematan rutin yang bersifat tambahan.
“Dalam konteks APBN, ini bukan angka kecil, tapi juga bukan game changer. Lebih mirip hemat receh tapi rutin,” ujarnya.
Pandangan serupa datang dari Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia menilai dampak penghematan energi dari WFH relatif kecil, hanya sekitar 0,5% hingga 1,5% dari total konsumsi BBM nasional.
Menurut Bhima, pengurangan konsumsi BBM di sektor transportasi bisa saja terjadi, tetapi di sisi lain penggunaan energi rumah tangga justru meningkat, seperti listrik dan LPG yang sebagian masih bergantung pada energi impor dan fosil.
Peneliti Senior Center of Reform on Economics, Muhammad Ishak Razak, juga menilai efektivitas WFH terbatas karena hanya menyasar pekerja kantoran. Sementara mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, manufaktur, dan layanan yang tidak memungkinkan kerja jarak jauh.
“Proporsi pekerja kantoran relatif kecil. Banyak pekerja tetap harus beraktivitas di luar rumah, sehingga dampaknya tidak signifikan,” jelasnya.
Ishak juga mengingatkan adanya potensi efek balik, di mana pekerja yang WFH justru tetap melakukan mobilitas untuk aktivitas lain seperti ke pusat perbelanjaan, kafe, atau antar-jemput keluarga, yang tetap membutuhkan konsumsi energi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH dinilai dapat menjadi bagian dari strategi penghematan energi, namun bukan solusi utama dalam menghadapi tantangan energi nasional yang lebih kompleks.
