(Vibizmedia – Yogyakarta) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong penerapan tata kelola Artificial Intelligence (AI) yang menempatkan manusia sebagai pengendali utama dalam setiap proses pengambilan keputusan berbasis teknologi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam forum 23rd Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (30/3/2026).
Menurut Nezar, pendekatan ini menjadi langkah konkret untuk merespons pesatnya perkembangan AI yang sering kali melampaui kecepatan penyusunan regulasi di berbagai negara. Ia menekankan bahwa fokus utama bukan pada kekhawatiran terhadap teknologi, melainkan pada perancangan sistem yang memastikan manusia tetap memegang kendali atas pemanfaatan AI.
Ia menjelaskan, Indonesia mendorong penerapan model *human-in-the-loop* sebagai standar dalam pengembangan AI. Model ini memastikan setiap sistem tetap berada dalam pengawasan manusia, terutama pada sektor-sektor strategis seperti layanan publik, keamanan, dan ekonomi digital.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak masyarakat, sekaligus memastikan adanya akuntabilitas dalam setiap keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah tengah menyusun Peta Jalan AI Nasional yang akan menjadi panduan pengembangan teknologi di Indonesia. Dokumen ini mencakup arah riset, penguatan talenta digital, kolaborasi lintas sektor, serta mitigasi risiko sejak tahap awal.
Selain itu, Indonesia juga telah merumuskan sepuluh prinsip utama tata kelola AI, yang mencakup perlindungan data pribadi, transparansi, keadilan, serta inklusivitas dalam pemanfaatan teknologi.
Nezar menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dirancang fleksibel dan adaptif agar mampu mengikuti dinamika global tanpa kehilangan kendali kebijakan. Di tingkat internasional, Indonesia juga aktif mendorong kerja sama yang lebih setara dengan menghadirkan perspektif negara berkembang dalam diskusi global mengenai tata kelola AI.
Pemerintah berpandangan bahwa keberhasilan pemanfaatan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola dan mengarahkannya secara tepat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
