(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan program perumahan nasional dengan mengoptimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, pembangunan rumah subsidi, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu fokus utama karena mencatat penyerapan KUR Perumahan tertinggi secara nasional, serta menempati posisi kedua dalam realisasi pembangunan rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian. “Perumahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).
Ia menjelaskan, sektor ini melibatkan banyak rantai aktivitas ekonomi, mulai dari toko bahan bangunan, pengembang, kontraktor, hingga tenaga kerja konstruksi.
Untuk mempercepat program, pemerintah menyiapkan tambahan alokasi 40.000 unit rumah subsidi bagi Jawa Tengah pada 2026. Kesiapan lahan di provinsi tersebut juga dinilai lebih maju dibanding daerah lain, sehingga mendukung percepatan pelaksanaan.
“Saya mendapat laporan bahwa Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyerapan KUR perumahan terbesar. Terima kasih kepada Pak Gubernur. Ini adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto,” kata Maruarar.
Pemerintah juga mendorong integrasi program BSPS dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya melalui penggunaan material lokal guna memperkuat ekonomi daerah.
“Kami juga menjalankan program bedah rumah atau BSPS dengan melibatkan UMKM. Penggunaan produk lokal diharapkan mampu mendorong kemajuan pelaku usaha daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun mulai diarahkan ke kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, termasuk wilayah perkotaan di Jawa Tengah. Proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada semester II 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung percepatan program tersebut melalui kolaborasi lintas wilayah. “Kami telah berdiskusi dengan Menteri PKP bersama para bupati, termasuk mengusulkan pembangunan rumah susun di Banyumas dan Jepara,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian akan difokuskan pada kawasan padat penduduk guna menjawab kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program perumahan nasional diharapkan tidak hanya memperluas akses hunian, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
