(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah tengah menyiapkan rencana induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp100,2 triliun untuk periode 2026–2028.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa dokumen rencana induk yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas saat ini masih dalam tahap akhir penyusunan dan akan kembali ditelaah oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra. “Rencana induk ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Saat ini masih difinalisasi sebelum diajukan sebagai dasar penganggaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kecepatan menjadi faktor krusial dalam penanganan bencana hingga tahap pemulihan. Sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas PRR, Pratikno meminta agar Satgas bersama kementerian/lembaga terkait segera menetapkan prioritas program untuk tahun 2026. “Setelah dilakukan peninjauan bersama antara Satgas, Bappenas, dan kementerian/lembaga, termasuk BNPB, maka alokasi program harus segera ditentukan. Kecepatan sangat penting dalam penanganan bencana,” tegasnya.
Finalisasi rencana induk ini menjadi tahap lanjutan dari penanganan bencana yang melanda Aceh dan wilayah Sumatra pada November 2025. Memasuki April 2026, proses telah beralih ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi, setelah sebelumnya melalui masa transisi darurat ke pemulihan pada Januari hingga Maret 2026.
Upaya pemulihan difokuskan pada lima sektor utama, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor. Dalam kurun tiga tahun, program ini mencakup 12.047 kegiatan dengan total anggaran Rp100,2 triliun. Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026, serta RKP dan RAPBN pada 2027–2028.
Hunian dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Ketua Satgas PRR Tito Karnavian menyatakan bahwa sektor dasar seperti hunian tetap (huntap), jalan utama, dan infrastruktur menjadi prioritas utama tahun ini agar dapat segera diselesaikan. Hal ini sejalan dengan usulan BNPB dalam rencana aksi PRRP 2026–2028 yang mencakup pembangunan 35.823 unit huntap melalui skema in-situ maupun relokasi mandiri dengan nilai sekitar Rp2,15 triliun. “Kami mendorong pemerintah daerah untuk bekerja secara optimal. Pemerintah pusat bergerak, daerah juga harus bergerak agar pemulihan berjalan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi yang diterapkan di Aceh dan Sumatra juga berlaku secara nasional, termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat terdampak seperti penyediaan hunian tetap. “Pendekatan ini tidak hanya untuk Sumatra. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berlaku di seluruh Indonesia ketika terjadi bencana, terlebih intensitas bencana belakangan ini meningkat di berbagai daerah,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, BNPB juga melaporkan bahwa hingga 6 April 2026, realisasi Dana Siap Pakai (DSP) untuk bantuan stimulan rumah rusak di tiga wilayah terdampak telah mencapai Rp537,22 miliar. Dana tersebut terdiri dari Rp313,71 miliar untuk rumah rusak sedang dan Rp223,51 miliar untuk rumah rusak ringan, mencakup total 25.358 unit rumah di 41 kabupaten/kota.
Selanjutnya, pemerintah merencanakan penyaluran bantuan tahap kedua sebesar Rp104,85 miliar yang diajukan oleh Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah, masing-masing sebesar Rp31,92 miliar dan Rp72,93 miliar.
Rapat koordinasi tingkat menteri Tim Pengarah Satgas PRR tersebut dipimpin oleh Pratikno dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, antara lain Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.
