(Vibizmedia – Banda Aceh) Satuan Tugas Percepatan Pemulihan dan Rehabilitasi Rekonstruksi (PRR) pascabencana di Provinsi Aceh mencatat kemajuan signifikan dalam upaya pemulihan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal Z.A, mengungkapkan bahwa hingga 6 April 2026, pembersihan lumpur telah mencapai 92 persen dari total 519 titik terdampak.
“Sebanyak 480 titik sudah selesai, sementara 39 titik lainnya masih dalam proses,” ujarnya dalam kegiatan media gathering bertema perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh yang digelar di The Pade Hotel, Selasa (7/4/2026).
Perbaikan infrastruktur konektivitas darat juga menunjukkan progres pesat. Seluruh jalan nasional dan jembatan nasional di Aceh telah rampung diperbaiki atau mencapai 100 persen. Sementara itu, perbaikan jalan daerah telah mencapai 92 persen, dan jembatan daerah baru mencapai 54 persen.
Dalam percepatan pembangunan, TNI dan Polri turut berperan melalui pembangunan jembatan darurat. Hingga saat ini, TNI telah menyelesaikan 97 unit jembatan yang terdiri dari 39 jembatan Bailey, 44 jembatan Aramco, dan 14 jembatan perintis. Sementara itu, Polri membangun 22 jembatan, dengan 21 unit telah selesai dan satu unit di Desa Samarena, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah masih dalam tahap penyelesaian dengan progres sekitar 60 persen.
Di sektor kesehatan, seluruh fasilitas yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Sebanyak 23 rumah sakit daerah dan 309 puskesmas telah berfungsi normal. Dari 860 puskesmas pembantu, 848 unit atau 99,60 persen telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap pemulihan.
Pemulihan sektor pendidikan juga menunjukkan hasil positif. Seluruh 3.120 satuan pendidikan terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sebagian besar menggunakan gedung asal, sementara sisanya memanfaatkan kelas darurat, tenda, atau fasilitas lain.
Untuk sektor hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mencapai 91,08 persen. Namun, masih terdapat kendala teknis seperti penyediaan listrik di beberapa lokasi. “Di Desa Keude Bungkah, Aceh Utara, dari 46 unit huntara yang sebelumnya belum teraliri listrik, kini 23 unit sudah terpasang. Sisanya diharapkan segera menyusul,” jelas Safrizal.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan tambahan 97 unit huntara bagi warga yang baru kembali dari pengungsian. Pembangunan akan dilakukan setelah proses verifikasi dan peninjauan lokasi guna memastikan keamanan dari risiko banjir dan longsor.
Pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan pertama, yang dapat diperpanjang hingga hunian tetap selesai dibangun. Adapun pembangunan hunian tetap (huntap) saat ini telah mencapai 104 unit dari total rencana 26.418 unit.
Di luar sektor hunian, bantuan sosial dan ekonomi juga telah disalurkan dengan total nilai mencapai Rp355,9 miliar, mencakup bantuan jaminan hidup, isi hunian, serta dukungan stimulasi ekonomi.
Pemulihan rumah ibadah turut menunjukkan perkembangan positif, dengan 906 dari 918 unit terdampak atau sekitar 98,69 persen telah kembali digunakan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga seluruh masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal.
