(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah tengah menyiapkan strategi komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan harga plastik yang berdampak langsung pada keberlangsungan usaha UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2026), mengungkapkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih cukup tinggi, yakni sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen pasokan nafta didistribusikan melalui Selat Hormuz yang saat ini terdampak ketegangan geopolitik, sehingga memicu kenaikan harga plastik.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang lebih stabil seperti Afrika, India, dan Amerika, dengan proses administrasi yang tengah dipercepat.
Situasi ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi, sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.
Selain itu, pemerintah mendorong transformasi penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal. Bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik sebagai pengganti bahan berbasis nafta.
Menurut Maman, langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas potensi krisis pasokan, tetapi juga membuka peluang pengembangan industri hijau berbasis potensi domestik.
Ia menambahkan, meskipun bahan seperti rumput laut dan singkong telah mulai dimanfaatkan sebagai alternatif plastik, keterbatasan pasar membuat biaya produksinya masih relatif tinggi. Namun, dengan dukungan kebijakan yang tepat, peningkatan permintaan diharapkan dapat menekan biaya produksi.
Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dukungan agar skala produksi dapat ditingkatkan dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah juga tengah mengkaji berbagai kebijakan pendukung, seperti subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, pengurangan penggunaan plastik, serta pelatihan dan pendampingan guna mendorong gaya hidup ramah lingkungan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk turut berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang sebagai bagian dari upaya bersama menjaga lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.
