(Vibizmedia – IKN) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat peran kader kesehatan sebagai garda terdepan dalam pengendalian malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di wilayah IKN.
Melalui Pelatihan Kader Pencegahan Malaria dan DBD yang diselenggarakan di Multifunction Hall Kantor Bersama 4, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (9/4/2026), ditegaskan bahwa penanggulangan penyakit menular tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Pelatihan ini melibatkan pengelola hunian serta tim K3 dari berbagai proyek di kawasan KIPP IKN. Mereka dipersiapkan sebagai kader kesehatan yang berperan dalam edukasi masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta pencegahan penyakit di tempat kerja masing-masing.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memutus rantai penularan penyakit. Menurutnya, pengendalian malaria dan DBD tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Ia menjelaskan, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sementara DBD oleh Aedes aegypti. Karena itu, pengendalian vektor menjadi langkah kunci dalam mencegah penyebaran kedua penyakit tersebut.
Saat ini, wilayah KIPP IKN disebut sudah bebas dari penularan malaria lokal. Namun, DBD masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini serta peningkatan peran masyarakat, khususnya di kawasan hunian dan area konstruksi yang rawan genangan air.
Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pengendalian penyakit. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mendorong program “Kampung Bebas Jentik” untuk menekan penyebaran penyakit berbasis vektor.
Menurutnya, pengendalian jentik nyamuk merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat. Program ini telah diuji coba di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam implementasinya, peran camat, kepala desa, dan pemerintah daerah menjadi sangat penting, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai pendamping teknis. Pemerintah juga tengah mengembangkan konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan wilayah IKN.
Di sisi lain, aktivitas pembangunan di lapangan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Area konstruksi dinilai berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk akibat genangan air. Para peserta pelatihan pun berbagi praktik pencegahan yang telah diterapkan di masing-masing proyek.
Salah satunya adalah penerapan HSE induction atau skrining kesehatan bagi pekerja baru, termasuk penelusuran riwayat kesehatan dan asal daerah, guna meminimalkan risiko penularan penyakit.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, di antaranya Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan, Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, serta RSUD Sepaku, yang membahas surveilans, pengendalian vektor, hingga penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.
Sebagai tindak lanjut, Otorita IKN akan membentuk tim kader kesehatan melalui surat keputusan resmi. Peserta pelatihan akan ditetapkan sebagai kader kesehatan IKN dan diharapkan mampu menjalankan peran dalam edukasi, pengendalian lingkungan, serta pencegahan penyakit secara berkelanjutan.
Langkah ini menegaskan komitmen Otorita IKN dalam membangun sistem kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan IKN yang bebas dari malaria dan DBD.
