(Vibizmedia – Jakarta) Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan untuk mendukung Program Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, menekan angka stunting, serta meningkatkan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.
Komitmen ini mengemuka dalam Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang digelar secara daring pada Rabu (9/4/2026). Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dan dihadiri oleh Bupati Manggarai, Ketua TP-PKK Provinsi NTT, serta perwakilan Dinas PPPA, Dinas Pertanian, dan PKK dari seluruh kabupaten/kota di NTT.
Dalam arahannya, Veronica Tan menekankan bahwa berbagai persoalan perempuan dan anak di NTT—seperti kekerasan, pekerja anak, perkawinan usia dini, hingga stunting—memiliki akar masalah yang saling terkait, terutama kondisi ekonomi keluarga.
“Masalah ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kebun Pangan Perempuan menjadi pintu masuk untuk memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Ini bukan sekadar program berkebun, tetapi strategi pemberdayaan perempuan dan keluarga dakebri desa,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika perempuan semakin berdaya, ekonomi lokal akan tumbuh, pendapatan daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terdongkrak.
Data yang dipaparkan dalam lokakarya menunjukkan bahwa prevalensi stunting di NTT masih mencapai 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.
Untuk memperkuat implementasi program, Kementerian PPPA membangun kolaborasi lintas kementerian. Bersama Kementerian Pertanian, Program KPP masuk dalam delapan fokus kerja sama swasembada pangan nasional, termasuk di NTT.
Sementara itu, bersama Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dijadwalkan melakukan verifikasi lahan pada 9–14 April 2026. Ini menjadi langkah penting karena untuk pertama kalinya izin pemanfaatan perhutanan sosial diberikan secara khusus kepada kelompok perempuan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan terlantar melalui skema reforma agraria. “Kunci utamanya adalah hadirnya perempuan-perempuan lokal yang memiliki komitmen dan kecintaan terhadap tanahnya. Jika ada champion, dukungan akan kami siapkan,” tegas Veronica.
Program KPP dibangun di atas empat pilar utama, yaitu Perempuan, Keluarga, Anak, dan Ekonomi Restoratif. Sebagai identitas gerakan, diperkenalkan pula konsep Mama Bumi (MABU) dengan slogan “Bumi Dijaga, Hati Dirawat, Hidup Dirayakan.”
Melalui pendekatan ini, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola kebun, tetapi juga sebagai penggerak komunitas dan pengambil keputusan di tingkat keluarga maupun desa. NTT dipilih sebagai wilayah percontohan karena statusnya sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Program serupa sebelumnya telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sejak 2025 di tujuh kabupaten di NTT. Hingga kini, telah terbentuk 10 kebun aktif di lebih dari 10 desa, melibatkan lebih dari 100 perempuan, serta menghasilkan sekitar 40 jenis komoditas lokal.
Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menyambut baik program tersebut. Ia menilai KPP sangat relevan dengan kondisi NTT yang masih menghadapi tiga persoalan utama: stunting, kemiskinan ekstrem, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Daya ungkit utamanya ada pada ekonomi. Jika ekonomi keluarga membaik, maka stunting dapat ditekan dan kekerasan pun berkurang,” ujarnya.
PKK, lanjutnya, akan mengaktifkan kembali Dasawisma di seluruh wilayah serta menggelar lomba Kebun Hatinya PKK untuk menjaring kelompok terbaik yang siap menjadi penggerak program.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuhandaru, menjelaskan bahwa KPP merupakan pintu masuk strategis untuk membangun ekonomi restoratif berbasis desa. Ia bahkan menyebut NTT berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen dalam 7 hingga 10 tahun ke depan melalui pendekatan ini.
Menutup kegiatan, Veronica Tan menegaskan bahwa NTT hanyalah titik awal. “Kami mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melihat potensi perempuan di wilayahnya. Di mana ada perempuan yang siap menjadi penggerak, di situ ada peluang untuk memperkuat ketahanan pangan, menurunkan stunting, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
