(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyusul diterbitkannya travel warning oleh Pemerintah Korea Selatan terhadap Bali.
Langkah ini diambil sebagai respons atas imbauan keamanan yang dikeluarkan Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia pada 1 April 2026, setelah terjadinya sejumlah kasus kejahatan serius yang menargetkan wisatawan asing di beberapa destinasi di Bali.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan guna merespons situasi ini secara cepat dan tepat.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kemlu. Pendekatan diplomatik juga terus dilakukan, karena Kemlu menjadi leading sector dalam hubungan luar negeri,” ujar Ni Luh Puspa saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (11/4/2026).
Ia menekankan bahwa keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk itu, Kemenparekraf akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di kawasan wisata Bali, termasuk memperkuat patroli serta meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.
Langkah ini diharapkan dapat segera memulihkan kepercayaan wisatawan mancanegara, khususnya dari Korea Selatan yang selama ini menjadi salah satu pasar wisata terbesar bagi Indonesia.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali juga menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam menangani isu keamanan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Selain penguatan keamanan, pemerintah juga akan terus menggencarkan promosi dan sosialisasi terkait keamanan destinasi wisata. Upaya ini penting untuk menjaga citra Bali sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
