(Vibizmedia – Nasional) Untuk mengintegrasikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan pelayanan publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi meluncurkan program “Smart Kampung” di Banyuwangi.
Untuk pertama kalinya, negara fokus kepada smart kampung, sebelumnya yang dikenal hanya smart action, negara yang smart tidak focus pada pusat dan juga hanya focus pada smart city saja.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa dirinya menaruh harapan besar pada pelayanan publik berbasis TIK untuk benar-benar dapat diaplikasikan bukan hanya di tingkatan pemerintah kabupaten namun juga hingga ke desa-desa.
Smart kampung, cakupannya bukan pada tingkat kabupaten tetapi desa. Rudiantara sampaikan bahwa inilah yang membuat desa, Banyuwangi dan negara menjadi maju, ungkapnya, Selasa (14/6).
Banyuwangi diharapkan menjadi contoh untuk dijalankannya smart kampung, saat ini, Indonesia memiliki 74 ribu desa. Melalui berhasilnya penerapan program tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain.
Untuk mendukung program kewajiban pelayanan public (public service obligation), melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang telah ditandatangani Presiden. Komitmen pemerintah tersebut berupa pengembangan TIK di daerah-daerah.
Selain itu, dari Kementerian Kominfo program universal service obligation (PSO) terutama di prioritas pada 122 kabupaten berdasarkan Perpres, sekalipun Banyuwangi tidak termasuk dari 122 kabupaten ini, tetapi diharapkan Banyuwangi dapat menjadi model untuk diterapkan.
Khusus di Kelurahan di Banyuwangi, ada sebanyak 41 desa yang telah disiapkan sebagai smart kampung, desa-desa yang tergolong jauh, diantaranya adalah desa Pesanggaran, Wongsorejo, Purwoharjo, Glenmore, Siliragung, Muncar dan beberapa desa lainnya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
