(Vibizmedia – Nasional) Dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85% pada tahun 2015 menjadi 97% pada tahun 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT).
Program yang merupakan bagian dari penyediaan akses penerangan bagi masyarakat secara merata melalui pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW ini, difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur.
PIT adalah program multi approach dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pemerintah swasta, masyarakat sipil bahkan dunia internasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sampai dengan saat ini masih terdapat 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan diantaranya ada sebanyak 2.519 desa yang belum teraliri listrik sama sekali.
Pemerintah menargetkan melalui program PIT ini dapat melistriki 16% dari total jumlah desa di Indonesia dengan sasaran rumah tangga sebanyak 2.527.469 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 9.970.286 jiwa.
Dengan anggaran sebesar Rp 80 triliun ditargetkan sampai dengan akhir 2019, 10.300 desa dapat teraliri listrik khususnya di kawasan Indonesia Timur yang terdiri dari Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat 18 kabupaten yang sama sekali belum terjangkau oleh listrik PLN.
Kabupaten tersebut terdiri dari Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Memberamo Raya, Memberamo Tengah, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw dan Mayrat.
Minimnya sarana dan prasarana transportasi, letak geografis dan populasi penduduk dengan rata-rata sedikit dengan tingkat kepadatan yang rendah menjadi kendala dalam mewujudkan program tersebut.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu memaksimalkan pemanfaatan energi setempat yang berkaitan dengan energi terbarukan seperti air, angin, energi surya, biomassa dan arus laut.
Disamping itu, terdapat kendala pula untuk menerapkan pemanfaatan energi terbarukan tersebut yaitu akses kepada teknologi energi terbarukan yang tergolong mahal. Tahapan lainnya yang perlu dilakukan oleh Kementerian ESDM adalah konsolidasi data dan sinkronisasi perencanaan di tingkat pusat yang tuntas pada bulan Maret 2016.
Dimulai dari kawasan Timur, ada sebanyak 6 provinsi yang menjadi prioritas yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Dari provinsi-provinsi tersebut sebanyak 65% desa yang belum memiliki jaringan PLN atau tanpa listrik.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela