(Vibizmedia – Nasional) Pemerintah targetkan tahun 2018 mendatang, seluruh program infrastruktur prioritas nasional sudah dapat terselesaikan.
Presiden Joko Widodo sampaikan agar pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi, sebab dapat membuat pembiayaan semakin besar.
Dalam rapat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur, Presiden ingin mengetahui program pembangunan infrastruktur mana saja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bersumber pada non anggaran pemerintah baik swasta murni, BUMN murni maupun di PPP-KPBU dengan jaminan non anggaran pemerintah.
Mengenai anggaran proyek infrastruktur, Presiden tegaskan jik swasta tidak mau membiayai investasi, opsi tersebut dapat ditawarkan melalui skema Public Private Partnership atau KPBU. Selain itu juga dapat kerja sama BUMN, BUMD dengan swasta.
Ditambah lagi, jika tidak ada yang mau mengambil juga peluang-peluang tersebut, maka pembiayaan proyek infrastruktur tersebut dapat diberikan penugasan kepada BUMN atau BUMD melalui pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.
Presiden sampaikan bahwa proses-proses di BUMN, sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar, ini juga bisa kita lakukan, sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, terang Presiden.
Melihat dilapangan saat ini, kendala dan masalah-masalah juga tidak banyak masalah, masalah kecil-kecil terutama yang berkaitan dengan pembebasan lahan. Tetapi yang berkaitan dengan pembiayaan ini akan didetailkan lagi, utamanya untuk kereta ringan Light Rail Train (LRT) Jabodetabek dan juga yang berkaitan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ungkap Presiden Jokowi, Selasa (11/4).
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
