(Vibizmedia – Nasional) Presiden Joko Widodo menegaskan agar jajarannya dan para kepala daerah untuk fokus dalam perencanaan dan prioritas daerah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) 2017, Presiden Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk mengubah kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan dengan menentukan prioritas yang jelas.
Selama ini yang terjadi dilapangan adalah tidak adanya prioritas program yang ditetapkan pemerintah pusat hingga daerah cenderung berlomba-lomba untuk memperbanyak program yang pada akhirnya akan mempersulit diri sendiri dan sering kali menjadi terbengkalai, terang Presiden Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).
Presiden menegaskan akan pemerintah pusat dan daerah memberi prioritas apa yang ingin dikerjakan dan jangan banyak-banyak. Jangan semuanya menjadi prioritas. Ini kebiasaan kita, ini rutinitas dan mengulang-ulang, ungkapnya.
Selain itu, kurangnya konsolidasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, akibat banyaknya proyek pembangunan yang pemanfaatannya kurang dapat dirasakan, masalah ini ditemui Presiden saat melakukan peninjauan atau kunjungan kerja ke daerah.
Ada waduk tapi tidak ada irigasinya bertahun-tahun. Ada pelabuhan, tapi tidak ada jalan. Tidak hanya satu-dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik. Tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Berarti orientasinya hanya proyek. Tidak menghasilkan output atau outcome, terang Presiden.
Ditambah lagi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah.
Saat ini, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing. Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar.
Hal ini dapat dicapai apabila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik.
Untuk itu, pola pembangunan infrastruktur saat ini memerlukan sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan. Presiden menerangkan setelah membangun tol dan sudah jadi, segera dijual. Misalnya bangun Rp10 triliun, dijual Rp30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu, tegas Presiden.
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut, Presiden menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
