(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pertajam program kerja tahun 2018 sehingga tidak ada proyek infrastruktur yang mangkrak di tengah jalan terutama infrastruktur yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan data evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), diperkirakan sekitar 63% dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 akan tercapai.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sampaikan bahwa sisanya 24% akan tercapai dengan kerja kerja dan sisanya 13% tidak akan tercapai. Kementerian PUPR menerapkan program kerja harus disusun sesuai kebutuhan, dengan prinsip money follow program bukan money follow function dan mengacu pada prinsip less money more outcome, terang Basuki, Jumat lalu (9/6).
Basuki sampaikan pokok-pokok kebijakan belanja 2018 terdiri dari pertama, besaran belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi tahun 2016 atau pagu 2017, apabila lebih rendah tanpa memperhitungkan inflasi.
Sedangkan untuk penajaman belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat. Saat ini pagu indikasi Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun, lebih kecil dari usulan kebutuhan sebesar Rp 148,37 triliun.
Kedua, meningkatkan belanja modal yang produktif untuk membiayai kegiatan atau proyek prioritas dengan membatasi belanja modal dalam bentuk kendaraan bermotor dan gedung baru. Ketiga, realokasi penghematan alokasi belanja barang menjadi belanja produktif termasuk menambah volume output kegiatan atau proyek prioritas.
Kedepannya, untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial, Kementerian PUPR akan meningkatkan proyek skala kecil menengah yang bersifat padat karya seperti program penyediaan air minum berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), program kota tanpa kumuh (Kotaku), jembatan gantung dan irigasi kecil. Proyek-proyek tersebut dapat langsung dirasakan berdampak pada rakyat kecil.
Sampai dengan 7 Juni 2017 lalu, progres penyerapan anggaran 2017 mencapai 24,87%, sementara progres fisik sebesar 29,57%, meningkat dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2016, progres keuangannya sebesar 22,26% dan progres fisik sebesar 26,09%.
Sementara untuk total paket kontraktual di Kementerian PUPR tahun 2017 sebanyak 11.274 paket dengan nilai Rp 79,01 triliun. Dari jumlah tersebut, saat ini telah terkontrak sebanyak 9.640 paket senilai Rp 70,57 triliun atau 89,3% dengan rincian 621 paket merupakan kontrak tahun jamak yang sudah berjalan senilai Rp 29,04 triliun dan paket baru sebanyak 9.019 paket senilai Rp 41,53 triliun.
Jumlah paket yang terkontrak akan bertambah pada Juni 2017 sebanyak 1.205 paket senilai Rp 6,77 triliun. Sehingga sisa paket yang belum bisa terkontrak sebanyak 429 paket senilai Rp 1,67 triliun.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
