(Vibizmedia-Jakarta) Guna mendorong perputaran uang di desa, kecamatan dan kabupaten mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2018, pemerintah telah menganggarkan Dana Desa mencapai Rp 187 triliun.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar uang sebesar Rp 187 triliun tersebut tidak masuk kembali ke Jakarta.
Presiden katakan yang dulu-dulu itu, uang itu kalau sudah sampai daerah kesedot lagi ke Jakarta, ungkap Presiden di Hall D-2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (14/5).
Oleh sebab itu, Presiden menitipkan jangan sampai Dana Desa Rp187 triliun itu kembali lagi ke Jakarta.
Untuk itu, dirinya menghimbau agar dalam setiap program, setiap proyek, seperti membuat jalan desa, membuat embung desa, membuat irigasi desa, menggunakan pasir yang berasal dari lokal, dari desa atau lingkup kecamatan.
Ditambah lagi, jika memerlukan batu, juga dapat membeli dilingkungan desa itu, dari lingkungan kecamatan itu. Sehingga uangnya biar beredar ke situ terus muter, muter, muter. Demikian juga halnya membeli semen juga di desa, di kecamatan juga ada toko semen, ungkap Presiden.
Untuk pekerjanya, Presiden menekankan agar menggunakan 100% pekerja dari desa itu, dari desa-desa yang ada proyek itu 100%, sehingga yang kita bayar, uangnya juga beredar ke orang-orang di desa kita, ungkap Presiden.
Melalui perputaran uang didesa-desa tersebut, pertumbuhan ekonomi desa dipastikan akan naik, konsumsi masyarakat di desa itu pasti juga akan naik.
Disamping itu, Presiden juga mendorong Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) agar dilaksanakan padat karya tunai untuk pengerjaan proyek-proyek dari dana desa dan dibayar harian atau mingguan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang banyak.
Menurutnya kalau satu desa bekerja berarti sudah membuka lapangan pekerjaan 7,4 juta orang di seluruh Indonesia. Kalau 200 yang akan terbuka lapangan pekerjaan 14 juta orang bekerja di situ.
