Vibizmedia-Jakarta) Pemerintah inginkan pengelolaan transportasi wilayah Jabodetabek terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Dalam rapat terbatas yang di pimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama jajarannya terkait pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek yang masih belum padu dan saling terintegrasi di Kantor Presiden, Selasa (8/2).
Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengelolaan transportasi, baik intramoda maupun antarmoda agar lebih efektif mengurai kemacetan dan mengurangi penggunaan mobil pribadi secara besar-besaran.
Berdasarkan hitungan dari Bappenas, nilai kerugian akibat kemacetan Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun setiap tahunnya.
Kondisi seperti ini, pemerintah tidak ingin di teruskan, harus berani memulai dan merancang agar Rp 65 triliun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota, ungkap Jokowi.
Menurut Presiden, pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), kereta api Bandara hingga kereta komuter dan Transjakarta, dapat menjadi solusi kemacetan Jabodetabek ke depan.
Untuk itu, pentingnya integrasi yang kuat pada semua moda sehingga masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal dan penggunaan mobil pribadi bisa berkurang signifikan.
Saat ini, sarana dan prasarana transportasi tersebut dimiliki oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, semua itu kadang pengelolaannya tidak padu dan saling terintegrasi. Yang terkait dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu, jelasnya.
Banyaknya kepentingan dalam transportasi di Jabodetabek, agar tidak saling lempar antar institusi, pemerintah ingin adanya penyederhanaan dalam manajemen untuk dapat segera di jalankan.
