(Vibizmedia-Nasional) Indonesia telah menerapkan berbagai skema dalam penyaluran bantuan tunai atau Goverment to Person (G2)P kepada masyarakat. Proses ini pula telah mengalami banyak transformasi dalam beberapa tahun terakhir. Pertama kali diluncurkan, tahun 2004 silam, Program G2P ini penyalurannya hanya secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah mengubah sistem pembayaran G2P dengan cara mentransfer manfaat bantuan sosial langsung ke rekening bank penerima.
Salah satu elemen penting dari reformasi perlindungan sosial ialah dengan digitalisasi dan integrasi dalam pemberian bantuan sosial. Walaupun dalam pilihan instrumen baru ini masih terdapat banyak rintangan, akan tetapi reformasi digital telah membawa dampak yang besar bagi program inklusi keuangan.
Sejak tahun 2018, Program PKH telah berhasil diterima oleh 10 juta keluarga miskin dan rentan. Baik PKH maupun Program Sembako telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap agenda inklusi keuangan dengan meningkatkan akses ke rekening bank penerima.
Fase berikutnya, reformasi penyaluran G2P yang menjadi agenda Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ialah memanfaatkan saluran transformasi digital 4.0. Para penerima manfaat dapat bebas mengakses dana melalui beberapa pilihan dari berbagai platform penyedia layanan. Misalnya masyarakat dapat memilih untuk mencairkan dananya melalui uang seluler (uang digital), agen perbankan, kantor pos, ATM, atau langsung mengambil di bank.
Memberikan berbagai akses ini kepada masyarkat akan mempermudah mereka dalam menentukan instrumen mana yang mereka sukai. Masyarakat bisa mandiri dalam mengambil keputusan keuangannya. Pemerintah juga tengah merancang program literasi keuangan yang kuat untuk memberikan pilihan layanan yang tersedia kepada penerima manfaat, serta hak dan kewajiban keuangan mereka.
Pemanfaatan dan kemajuan teknologi mekanisme pembayaran G2P 4.0 ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program bantuan sosial, dengan tetap mengutamakan preferensi dan kualitas hidup penerima manfaat sebagai prioritas utama, jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangannya, Kamis, 8 Oktober 2020.
Selain itu, kemajuan teknologi ini akan memungkinkan desain yang lebih baik dari mekanisme pengiriman, manajemen database, dan sistem pemantauan online. Masyarakat dapat menerima manfaat dengan memotong jalurnya seperti memotong proses panjang pendaftaran manual dan tatap muka.
Reformasi G2P 4.0 ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Perlu juga dukungan dari pihak lain terutama yang berhubungan dengan instrumen-instrumen penyaluran G2P 4.0 ini. Semoga dengan digitalisasi ini masyarakat jadi lebih mudah dan lebih cepat memperoleh manfaat dari program G2P, harap Suharso.
